Ambon,CahayaMediaTimur.com-Pemerintah Kota(Pemkot) Ambon menggelar Konferensi Pers terkait SK bodong akhirnya temui titik terang.”Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena,dalam konferenai Pers-nya, pada Senin(9/11/2026)di Ruang Vlesingen, membeberkan hasil audit Inspektorat Kota Ambon terkait dugaan penerbitan Surat Keputusan (SK) bodong yang melibatkan sejumlah pihak di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
Wali Kota menjelaskan bahwa audit dilakukan sejak 19 Oktober hingga 6 November 2026. Audit tersebut bertujuan mengungkap fakta penerbitan SK bodong, mengidentifikasi modus operandi dan pihak-pihak yang terlibat, mengetahui ada tidaknya pemberian uang, menghitung kelebihan pembayaran yang berdampak terhadap keuangan daerah, serta memberikan rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut, ujarnya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sejumlah pihak, kasus tersebut bermula dari komunikasi awal pada 7 November 2025 antara seorang perempuan berinisial GOKS dengan pihak-pihak terkait.
Ia juga menyampaikan, GOKS bukan seorang ASN, melainkan istri dari ASN yang bekerja di lingkungan BKPSDM. Dalam menjalankan aksinya, GOKS mendatangi sejumlah sekolah dengan menawarkan pendampingan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi para guru.
Adapun modus yang digunakan yakni membangun kesan seolah-olah memiliki kewenangan resmi. GOKS bahkan menggunakan seragam Korpri dan membawa surat tugas berkop Dinas Pendidikan yang menetapkannya sebagai konsultan pendidikan. Padahal, surat tugas tersebut tidak pernah diterbitkan oleh instansi terkait.
Selain itu, GOKS meminta username, password, serta kode akses MyASN milik para guru untuk membantu pengurusan administrasi kepegawaian.”Pada Januari hingga Maret 2026, GOKS mulai mendatangi sekolah-sekolah dan menerima pembayaran dari para guru. Selanjutnya, pada April hingga Mei 2026, SK yang diduga bodong mulai diterima para guru, termasuk dokumen penetapan angka kredit konvensional yang dibuat secara manual,”jelas Wattimena.
Kecurigaan muncul setelah ditemukan ketidaksesuaian tanda tangan dalam dokumen tersebut. Pada 4 Juni 2026, GOKS diketahui memblokir kontak, namun SK yang diduga tidak sah itu tetap beredar.”Persoalan semakin terungkap ketika sejumlah ASN menerima SK pada Juni hingga Agustus 2026. Kemudian, pada Juni hingga Oktober 2026, para ASN mulai melaporkan adanya ketidaksesuaian pembayaran gaji.
Kata Wali kota,puncaknya, pada 15 Oktober 2026, BKN Kantor Regional IV menyatakan bahwa Pertimbangan Teknis (Pertek) yang menjadi dasar penerbitan dokumen tersebut tidak pernah diterbitkan.
Ia juga beberkan hasil pemeriksaan Inspektorat yang mengidentifikasi tiga pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan penerbitan SK bodong tersebut.
Pertama, GOKS, seorang non-ASN yang diduga berperan mengumpulkan uang dari para guru, menggunakan akun MyASN, membantu mengubah penetapan angka kredit, serta menyerahkan SK yang tidak sah.
Kedua, JM, seorang ASN yang merupakan mantan operator sistem kepegawaian BKPSDM. JM diketahui menerima dan menginput berkas dari pihak non-ASN serta memberikan bimbingan terkait penetapan angka kredit.”Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan bukti bahwa JM membuat dokumen SK bodong. Keterlibatannya dikategorikan sebagai pelanggaran prosedur karena membantu proses yang tidak sesuai dengan mekanisme resmi pemerintah, ungkapnya.
Ketiga, LL seorang ASN di BKPSDM yang diduga menghubungkan GOKS dengan JN dan para guru serta menyarankan pembuatan penetapan angka kredit secara konvensional.” Selain ketiga pihak tersebut, terdapat 45 ASN yang menyerahkan uang dan berkas serta menggunakan SK tersebut untuk kepentingan perubahan atau penyesuaian gaji.
Menurut Bodewin, ke-45 ASN tersebut dikategorikan sebagai korban. Meski demikian, dari sisi prosedur kepegawaian, mereka juga melakukan kesalahan karena mengurus kenaikan pangkat melalui pihak yang tidak memiliki kewenangan, bukan melalui mekanisme resmi yang telah ditetapkan pemerintah.
Wattimena menegaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat, SK yang beredar tersebut tidak sah karena diproses di luar mekanisme dan prosedur administrasi kepegawaian yang berlaku.”Penerbitan SK bodong tersebut juga berdampak terhadap keuangan daerah karena digunakan sebagai dasar penyesuaian pembayaran gaji sejumlah ASN.
Oleh sebab iitu, lanjut Wattimena,audit turut diarahkan untuk menghitung kelebihan pembayaran sebagai akibat dari penggunaan SK yang tidak sah tersebut.”Hasil audit Inspektorat selanjutnya menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Ambon untuk melakukan perbaikan administrasi serta mengambil langkah tindak lanjut terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wali kota berharap kejadian ini menjadi perhatian bagi seluruh ASN agar lebih berhati-hati dalam mengurus administrasi kepegawaian dan tidak mempercayakan dokumen maupun akses akun kepegawaian kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan.
Pemerintah Kota Ambon juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan agar praktik serupa tidak kembali terjadi dan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun kerugian keuangan daerah,”harap Wali Kota Ambon
