LPPM Unpatti Gelar Diskusi Publik,Bahas Inovasi dan Model Hilirisasi Riset Perguruan Tinggi untuk Mendukung Standarisasi Produk Unggulan Daerah”

oleh -0 views

Ambon,CahayaMediaTimur.com-Universitas Pattimura (Unpatti) melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menggelar diskusi publik,
dengan tema “Akselerasi Pengembangan Produk Produk Unggulan Daerah Maluku Menuju Standarisasi Nasional yang Berkualitas dan Kompetitif”.

Adapun diskusi tersebut menghadirkan Kepala LPPM Unpatti, Dr. Estevanus K. Huliselan, S.Pd., M.Pd., sebagai narasumber.Kegiatan ini berlangsung di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, pada Jumat(20/11/2026).

Untuk diketahui pembahasan diskusi bertajuk “Inovasi dan Model Hilirisasi Riset Perguruan Tinggi untuk Mendukung Standarisasi Produk Unggulan Daerah”.

Dalam diskusi tersebut Huliselan menjelaskan, kehadiran Science Techno Park (STP) di lingkungan Unpatti dirancang sebagai wadah pendidikan, pelatihan, sekaligus pendampingan komprehensif bagi pelaku UMKM. Melalui fasilitas tersebut, Unpatti menargetkan lahirnya pilot project UMKM binaan yang mampu bertransformasi menjadi perusahaan rintisan (startup) hingga berdaya saing di pasar internasional.

Dirinya mengatakan, “kami punya kerinduan, Science Techno Park (STP) harus ada dan Unpatti minimal harus melahirkan atau menjadikan salah satu pilot project UMKM menjadi startup yang bisa go public global, sehingga produk-produknya bisa masuk di pasar global.

Kepala LPPM menegaskan, meski membutuhkan tahapan panjang, target tersebut bukan sekadar wacana,ujarnya

LPPM berkomitmen penuh merealisasikan STP agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Maluku sekaligus menyetarakan posisi Unpatti dengan perguruan tinggi terkemuka lainnya di Indonesia,” pungkasnya.

Huliselan menyampaikan, dukungan terhadap UMKM dan hilirisasi riset juga diperkuat melalui 22 pusat kajian yang dimiliki LPPM, di antaranya Pusat HAKI dan Paten serta Pusat Kajian Halal.”Bekerja sama dengan Kementerian Hukum, LPPM memfasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan paten bagi produk hasil riset dosen maupun mitra.”Hingga kini, enam produk tercatat telah mengantongi hak paten, terdiri dari satu paten dan lima paten sederhana.

Dikatakan, selain perlindungan hukum dan kehalalan produk, LPPM Unpatti juga membuka skema penelitian kolaboratif yang didanai langsung oleh LPPM untuk membantu pelaku UMKM, khususnya di sektor pangan dalam menguji dan menyusun informasi komposisi gizi produk sesuai ketentuan standar yang berlaku,ungkap Huliselan.

Ia juga menyampaikan dari produk-produk yang dihasilkan khususnya produk pangan, bisa bekerja sama dengan kami di Unpatti untuk melihat komposisi gizi dan sebagainya. Ini merupakan kolaborasi antara UMKM dengan LPPM Unpatti melalui proses riset, dan pendanaannya itu dari kami di LPPM.

Selain itu, LPPM juga mendorong modernisasi transaksi lewat digitalisasi sistem pembayaran. Penerapan transaksi non-tunai menggunakan QRIS yang telah berjalan di internal LPPM seperti pada pembayaran publikasi ke depannya akan diperluas dalam skema kerja sama pembinaan UMKM agar pelaku usaha tidak lagi bergantung pada sistem transaksional konvensional.

Sementara itu Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, S.H., L.LM di wakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Dr.sc.agr. drh. Faradilla Attamimi, MTAPSc., mengangkat topik tentang “Kebijakan Pemerintah Daerah Maluku dalam Mendorong Standarisasi Nasional Produk Unggulan Daerah,

Ia menjelaskan, arah kebijakan, regulasi, dan dukungan strategis pemerintah provinsi untuk mendorong produk unggulan Maluku agar memenuhi standar nasional.

Sedangkan, Mamang, S.TP., M.Si (Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri / BSPJI Ambon) membahas terkait, standar mutu dan kualitas produk unggulan daerah, dalam penjelasannya, ia mengulas penerapan standar mutu, pengujian, dan jaminan kualitas industri agar produk daerah konsisten dan terpercaya.

Lanjut, Farida Wahid, S.Pt., S.A.P., M.Si (Kementerian Hukum Provinsi Maluku) membahas tentang “Perlindungan Hukum dan Kekayaan Intelektual sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah Menuju Standarisasi Nasional dan Pasar Global”.Menyoroti pentingnya legalitas usaha serta perlindungan Kekayaan Intelektual (seperti merek atau indikasi geografis) untuk menjaga nilai tambah dan daya saing produk di pasar yang lebih luas.

Kemudian Tamran Ismail, S.Si., S.Farm., M.P (Kepala Balai POM Maluku) membahas tentang “Harmonisasi dan Regulasi Risiko (Risk-Based Regulation) dalam Pengawasan Keamanan Pangan sebagai Fondasi Standarisasi Produk Daerah”.”Ia membahas pengawasan keamanan pangan berbasis risiko agar produk pangan daerah aman dikonsumsi dan selaras dengan ketentuan standar yang berlaku.

Abdul Karim Kelrey, S.E. (Kepala BPJPH Maluku), membahas tentang “Strategi BPJPH dalam Mendukung UMKM Maluku Menembus Pasar Nasional melalui Sertifikasi Halal”.”Ia menguraikan langkah dan fasilitasi sertifikasi halal sebagai pintu masuk strategis bagi UMKM Maluku untuk memperluas jangkauan pasar nasional. “Dr. Alwiyah Fadlun Alaydrus, SH., MH (Kepala Badan Penanaman Modal Satu Pintu / BPMSP), membahas tentang “Transformasi Iklim Investasi Daerah melalui Simplifikasi Regulasi dan Integrasi Layanan Perizinan Berbasis Risiko”Ia menjelaskan upaya penyederhanaan aturan dan integrasi perizinan berusaha berbasis risiko guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di daerah.

Prof. Wilma Latuny, S.T., M.Si., M.Phil., Ph.D (Akademisi Universitas Pattimura), membahas tentang “Strategi Digital Branding Berbasis Artifisial Intellegensi untuk Produk Unggulan Daerah”Ia menjelaskan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk memperkuat pemasaran digital, konten, dan citra merek produk unggulan.

Selain itu, Anthoni Salim (Pimpinan Indofood), membahas tentang “Standarisasi Kualitas sebagai Prasyarat Integrasi UMKM ke Industri Pangan Nasional”.Ia menjelaskan kebutuhan standar kualitas, kontinuitas pasokan, dan tata kelola produksi agar UMKM dapat terhubung ke dalam rantai pasok industri pangan nasional.

“Sembilan narasumber dari berbagai sektor ini memperlihatkan bahwa pengembangan produk unggulan daerah tidak cukup hanya mengandalkan potensi sumber daya alam dan kreativitas pelaku UMKM. Diperlukan dukungan kebijakan, kepastian regulasi, jaminan mutu, sertifikasi, inovasi teknologi serta akses terhadap jaringan industri dan pasar.”Melalui forum ini, Unpatti mendorong agar kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi dan dunia usaha dapat menghasilkan langkah konkret dalam meningkatkan kualitas serta daya saing produk unggulan Maluku.

Adapun diskusi publik ini sekaligus menjadi ruang pertukaran gagasan dalam rangkaian konsolidasi Konsorsium Perguruan Tinggi Provinsi Kepulauan yang diarahkan untuk memperkuat kolaborasi akademik dan kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan daerah kepulauan di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.