Ambon,CahayaMediaTimur.com-Pemerintah Provinsi Maluku menggagas pembangunan pelabuhan terintegrasi untuk memutus ketergantungan distribusi logistik dari Surabaya dan Makassar yang selama ini memicu mahalnya harga komoditas di berbagai kabupaten/kota kepulauan.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam Keterangan persnya di Ruang Rapat Lantai II menegaskan, posisi Maluku yang strategis di kawasan timur Indonesia belum didukung infrastruktur logistik memadai. Akibatnya, distribusi barang harus melalui pelabuhan luar daerah sebelum masuk ke Maluku, sehingga terjadi biaya penanganan ganda (double handling) yang berujung pada tingginya harga di pasar.
“Tujuan utama kami sederhana, menekan disparitas harga dan memperkuat daya saing Maluku sebagai hub logistik timur Indonesia,” ujarnya di Ambon.
Proyek yang dirancang bukan sekadar pelabuhan bongkar muat, tetapi kawasan terintegrasi meliputi pelabuhan logistik, perikanan, terminal Ro-Ro, hingga fasilitas terminal LNG dan bahan bakar. Gagasan ini melanjutkan rencana lama yang sempat dikenal sebagai Ambon New Port pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo, namun belum terealisasi.
Awalnya, Pemprov Maluku Jelas Lewerissa, sempat mengusulkan lokasi di Seram Bagian Barat guna mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi agar tidak terpusat di Pulau Ambon. Namun, hasil studi awal dan kajian kelayakan yang difasilitasi Bank Dunia menunjukkan lokasi paling ideal berada di Pulau Ambon.
Pertimbangannya antara lain infrastruktur pendukung yang sudah tersedia, kedekatan dengan Pelabuhan Yos Sudarso dan Bandar Udara Pattimura, serta besarnya pasar karena populasi terbesar Maluku berada di Kota Ambon dan sekitarnya. Dengan lokasi terintegrasi darat, distribusi dari kapal ke pesawat atau sebaliknya bisa dilakukan tanpa biaya tambahan.
“Kalau dibangun jauh dari pusat distribusi, barang harus ditangani dua kali. Itu membuat ongkos naik dan harga jadi tidak kompetitif,” jelasnya.
Dari sisi pembiayaan, Pemprov menegaskan proyek ini tidak mungkin menggunakan APBD karena keterbatasan fiskal daerah. Skema yang disiapkan adalah melalui APBN atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dengan dukungan lembaga internasional.
Pemprov juga Kata Gubernur telah berkoordinasi dengan Bappenas untuk memasukkan proyek ini dalam daftar prioritas pendanaan luar negeri melalui mekanisme “Buku Biru” dan “Buku Hijau”, sebagai syarat dukungan pembiayaan internasional.
Terkait kunjungan ke Osaka, Lewerissa meluruskan bahwa kehadirannya bersama Bupati Seram Bagian Barat hanya sebagai saksi penandatanganan pra-studi kelayakan antara pihak swasta. Tidak ada penandatanganan komitmen pembangunan oleh Pemprov Maluku.
“Itu baru tahap pra-studi. Keputusan akhir tetap berbasis kajian ilmiah dan kelayakan teknis, bukan pertimbangan politik,” tegasnya.
Ia juga membantah tudingan pemborosan anggaran dalam kunjungan luar negeri tersebut. Menurutnya, biaya yang digunakan justru paling rendah dibanding agenda promosi investasi sebelumnya, dan seluruh penggunaan anggaran dilakukan secara transparan.
Pemprov menargetkan proyek pelabuhan terintegrasi ini dapat menjadi pintu masuk logistik, perikanan, dan energi di Maluku, sekaligus menggerakkan pertumbuhan ekonomi baru yang lebih merata di wilayah kepulauan.
