Ambon,CahayaMediaTimur.com-Pemerintah Kota Ambon mengusulkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,16 triliun. Di tengah penurunan anggaran tersebut, pemerintah masih menghadapi pekerjaan rumah besar, terutama menekan angka pengangguran terbuka yang diproyeksikan mencapai 11,67 persen.
Rancangan APBD tersebut disampaikan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dalam Rapat Paripurna Keempat Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di ruang sidang DPRD Kota Ambon, Senin (16/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Gerald Mailoa, didampingi Ketua DPRD Mourits Tamaela dan Wakil Ketua Patrick Moenandar.
Dalam penyampaiannya, Bodewin menegaskan APBD bukan sekadar dokumen berisi angka pendapatan dan belanja. Anggaran daerah harus menjadi instrumen pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan APBD tidak ditentukan oleh besar kecilnya anggaran, tetapi sejauh mana belanja pemerintah mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Penyusunan APBD 2027 mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 dengan tema kebijakan ekonomi makro dan fiskal, yakni Tumbuh Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Kota Ambon mencapai 6,69 persen, tingkat kemiskinan turun menjadi 4,90 persen, serta inflasi terkendali pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.
Namun, angka pengangguran terbuka yang diproyeksikan masih mencapai 11,67 persen menjadi tantangan serius. Angka tersebut bahkan masih tertinggi di Provinsi Maluku.
Untuk menjawab tantangan itu, kebijakan pembangunan 2027 diarahkan pada penguatan ekonomi kreatif, transformasi digital, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ketahanan pangan.
Dari sisi keuangan, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.167.823.088.845 atau turun sekitar 1,95 persen dibandingkan target APBD Perubahan 2026.
Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp261,05 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp906,76 miliar.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp1.141.073.088.845 atau turun sekitar 14,77 persen dibandingkan APBD Perubahan 2026.
Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi Rp973,97 miliar, belanja modal Rp82,20 miliar, belanja tidak terduga Rp9,02 miliar, serta belanja transfer Rp75,84 miliar.
Rancangan APBD 2027 juga mencatat defisit sekitar Rp26,75 miliar. Pembiayaan netto daerah direncanakan sebesar Rp55,75 miliar.
Bodewin berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, sehingga keterbatasan fiskal tidak mengurangi kualitas pelayanan publik dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Ambon.
