Ambon,CahayaMediaTimur.com-Sejumlah raja dan perangkat negeri adat di Kabupaten Buru menemui Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (27/8/2026). Pertemuan tersebut membahas dinamika masyarakat, pembangunan daerah, serta penguatan peran pranata adat dalam pembangunan.
Raja Petuanan Kayeli, Fandy Azhari Wael, mengatakan masyarakat adat pada prinsipnya mendukung berbagai program pembangunan pemerintah, termasuk proyek strategis yang berjalan di Kabupaten Buru.
Namun, dukungan tersebut harus dibarengi penghargaan terhadap keberadaan dan hak masyarakat adat.
“Kami tetap mendukung apa yang menjadi program pemerintah. Yang kami utamakan adalah penghargaan terhadap masyarakat yang ada di sana,” kata Fandy.
Ia berharap hubungan antara pemerintah daerah, pemerintah negeri dan masyarakat adat dapat berjalan bersama, terutama dalam menyikapi berbagai dinamika pembangunan di Buru.
Menurutnya, pranata adat perlu mendapat ruang yang proporsional sehingga kepentingan pemerintah dan masyarakat dapat berjalan beriringan.
Sementara itu, Ketua Koperasi Barusa, Rustam Arif Soemole, menyampaikan harapan agar koperasi masyarakat adat yang telah memperoleh legalitas dapat diberi kesempatan menjalankan aktivitas pertambangan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Rustam mengatakan, koperasi tersebut diharapkan menjadi wadah masyarakat untuk mengelola potensi ekonomi melalui kearifan lokal dengan tetap memperhatikan aturan dan kelestarian lingkungan.
“Kami berharap masyarakat diberi kesempatan untuk bekerja sesuai kearifan lokal dan internal koperasi, tentunya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan adanya kendala teknis di lapangan terkait proses penertiban di kawasan Gunung Botak. Menurutnya, jika proses penertiban telah selesai, koperasi yang mengantongi izin diharapkan dapat segera menjalankan aktivitas secara legal.
Rustam menyebut Gubernur Maluku merespons positif aspirasi tersebut dan mengingatkan seluruh pihak agar bekerja sesuai aturan.
“Pak gubernur menyampaikan kepada kami, marilah bekerja sesuai dengan undang-undang dan jangan melakukan kerusakan lingkungan,” katanya.
Pertemuan tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat adat dan koperasi dalam mendorong pembangunan Buru tanpa mengabaikan aturan serta perlindungan lingkungan.
