Ambon,CahayaMediaTimur.com-Pemerintah Provinsi Maluku kembali menegaskan komitmennya dalam pengarusutamaan isu Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GetsI) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Manise.
Forum khusus tersebut bahkan disebut telah menjadi inspirasi di tingkat nasional.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, Anthon Lailosa, mengatakan Musrenbang khusus GetsI dibentuk karena dalam forum Musrenbang umum, isu-isu spesifik seringkali tidak tertangkap secara rinci.
“Kalau di forum Musrenbang yang luas, kadang isu spesifik seperti gender, disabilitas, dan inklusi sosial tidak tertangkap dengan jelas. Karena itu dibuat Musrenbang khusus seperti ini,” ujar Lailosa kepada wartawan, Selasa (3/3/2026) di Hotel Santika Premiere Ambon.
Jadi Inspirasi Nasional
Menurutnya, Musrenbang Manise yang digagas Pemerintah Provinsi Maluku kini menjadi salah satu praktik terbaik (best practice) di tingkat nasional. Bahkan, Kementerian Dalam Negeri disebut telah mengeluarkan arahan kepada seluruh daerah di Indonesia dengan mengadopsi sejumlah praktik baik dari berbagai provinsi, termasuk Maluku.
“Salah satu best practice dari Maluku adalah Musrenbang Manise ini,” ungkapnya.
Ia berharap forum tersebut benar-benar mampu menangkap suara masyarakat, khususnya kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran.
Libatkan Jaringan Masyarakat Sipil
Lailosa menjelaskan, pelaksanaan Musrenbang GetsI di tingkat provinsi melibatkan jaringan masyarakat sipil dan lembaga non-pemerintah yang bergerak di bidang perempuan, disabilitas, serta inklusi sosial.
Menurutnya, langkah ini penting agar perencanaan pembangunan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berbasis pada kebutuhan nyata di lapangan.
“Perencana daerah mendengar langsung aspirasi dari masyarakat sipil agar isu-isu ini tidak terpinggirkan dalam perencanaan pembangunan,” katanya.
Dibawa ke Kabupaten/Kota hingga Pusat
Hasil Musrenbang GetsI tingkat provinsi selanjutnya akan dibahas dalam forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan forum lintas OPD. Setelah itu, isu-isu tersebut akan dibawa dalam Musrenbang bersama pemerintah kabupaten/kota.
“Setelah di provinsi matang, maka kita masuk dalam Musrenbang dengan kabupaten/kota. Jadi kabupaten/kota bersama provinsi menangani isu-isu ini, sekaligus dibawa ke pemerintah pusat,” jelasnya.
Ia menegaskan, melalui mekanisme tersebut diharapkan persoalan gender, disabilitas, dan inklusi sosial yang selama ini kerap luput dari perhatian dapat lditangani secara lebih sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Maluku.
