PIRU,CahayaMediaTimur.com-Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Ir. Asri Arman tidak punya konsep dan solusi untuk pembangunan daerah agar keluar dari predikat tertinggal, terbelakang & terdepan (3T).
Bupati SBB Ir. Asri Arman tidak memahami regulasi dan tidak paham prinsip good governance sesuai yang diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam kinerja 100 Hari Kerja dan tidak paham prinsip clean government untuk perombakan birokrasi yang masih hambur adur.
Beliau tidak mampu menjabarkan untuk seluruh lapisan elemen masyarakat kabupaten Seram Bagian Barat, yang hanya beliau lakukan adalah sidak OPD dan menghadiri acara seremonial seperti pelantikan kepala pemuda, ketua paguyuban dan lain sebagainya.
Kinerja Bupati Seram Bagian Barat (SBB) kami anggap sangat lemah dan buruk, perlu di evaluasi karena didalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sebagai visi 100 hari kerja tidak ada satupun buah pikiran yang direalisasikan di daerah saat ini.
Hari ini sebagian besar masyarakat SBB menagih janji-janji politiknya saat kampanye dalam pilkada tahun 2024 kemarin, karena dianggap gagal menindak lanjuti aspirasi rakyat yang hanya dilakukan adalah wara-wiri di kegiatan yang tidak bermutu dan tidak punya output untuk kepentingan kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat.
Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Ir. Asri Arman tidak memiliki tiga (3) aspek dalam Kepemimpinan Transformasi, yaitu Vision kemampuan diri untuk menggambarkan, menjelaskan dan meyakinkan bawahan dan masyarakat tentang kondisi masa kini dan masa depan untuk mewujudkan SBB Maju.
Power sharing memiliki pengaruh, kendali dan kuasa terhadap orang lain atau kelompok sehingga mendapatkan dukungan yang kuat untuk mencapai tujuannya demi kemajuan Saka Mese Nusa.
Self Confidence tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertindak yang bersumber dari pengalaman atas hal-hal yang terjadi pada daerah sebelumnya dan kabupaten SBB perlu pemimpin yang berani dan percaya diri demi kemajuan daerah lebih baik kedepan.
Menurut salah satu tokoh SBB yang namanya tidak mau disebutkan dalam pemberitaan, meminta kepada Menteri Dalam Negeri agar mengevaluasi Bupati Seram Bagian Barat, Tutup Sumber.
