Ambon,CahayaMediaTimur.com-Kunjungan Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, Dr. I Nyoman Gede Surya Mataram, ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Maluku menjadi sorotan dalam upaya pembenahan sistem pemasyarakatan nasional. Didampingi Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Maluku, Ricky Dwi Biantoro, kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat reformasi di sektor hukum dan pemasyarakatan. Selasa (24/3)
Dalam agenda tersebut, Deputi menekankan pentingnya penguatan kinerja UPT Pemasyarakatan sebagai garda terdepan dalam pembinaan warga binaan. Ia mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dikembangkan oleh Lapas dan Rutan di Maluku, yang dinilai mampu menjawab tantangan keterbatasan dengan kreativitas dan dedikasi tinggi.
“Pembinaan harus terus dilaksanakan secara optimal dan berdampak nyata. Program yang dijalankan tidak hanya membentuk karakter, tetapi juga harus mampu membuka peluang kerja bagi narapidana setelah bebas,” tegasnya.
Ia juga mengaitkan program pembinaan yang berjalan dengan Program Asta Cita Presiden, yang sejak awal menekankan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas nasional. Menurutnya, pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan tersebut.
Namun demikian, Deputi tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan klasik yang masih membayangi lembaga pemasyarakatan, seperti overstaying dan overkapasitas. Ia mendorong adanya langkah konkret dan kolaboratif untuk mengatasi permasalahan tersebut, termasuk optimalisasi kebijakan serta inovasi di tingkat pelaksana.
Terkait implementasi KUHP baru, ia mengungkapkan bahwa sistem pemidanaan ke depan akan lebih progresif dengan penerapan pidana sosial sebagai alternatif sanksi. Meski demikian, ia mengakui bahwa kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana masih menjadi tantangan utama yang perlu segera diatasi.
Sementara itu, Ricky Dwi Biantoro menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat, khususnya terkait sosialisasi KUHP yang telah dilaksanakan di Maluku pada tahun sebelumnya. Ia berharap sinergi yang terbangun dapat terus diperkuat untuk mendukung implementasi kebijakan secara optimal di daerah.
Dalam kunjungan tersebut, Deputi bersama rombongan juga menyempatkan diri berinteraksi langsung dengan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Mereka meninjau berbagai fasilitas pembinaan, mulai dari dapur, wisma, bengkel kerja, hingga salon—yang menjadi bagian dari upaya pemberdayaan dan peningkatan keterampilan warga binaan.
Kunjungan ini menjadi cerminan keseriusan pemerintah dalam mendorong transformasi sistem pemasyarakatan menuju arah yang lebih humanis, produktif, dan berorientasi pada reintegrasi sosial. Reformasi yang berkelanjutan diharapkan mampu menjawab tantangan lama sekaligus menghadirkan solusi nyata bagi masa depan pemasyarakatan di Indonesia.
