PIRU,CahayaMediaTimur.com-Kuat dugaan ada skenario licik yang dimainkan oleh PT.SIM (Perusahan Pisang Abaka) yang beroperasi di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Provinsi Maluku, dengan sengaja membuat konflik antar warga hingga terakhir ada pembakaran 2 unit excavator milik perusahan tersebut.
Tokoh pemuda SBB, Mozes Rutumalessy di Piru, Sabtu (23/8/2025) mengatakan jika diamati dan dipahami, kuat dugaan ada skenario besar yang dimainkan oleh pihak PT. SIM untuk meyakinkan publik bahwa mereka itu tidak bersalah dalam semua permasalahan ini.
“Padahal ada indikasi kuat, bahwa PT. SIM sendiri yang memfasilitasi oknum masyarakat, untuk membakar exavator milik mereka,” ujarnya.
Menurut Rutumalessy, terjadinya konflik sosial antara masyarakat Dusun Pelita Jaya dengan PT. SIM, dinilai ada permainan licik pihak PT. SIM dan itu sudah mulai terbukti, bahwa perusahan tersebut adalah pemicu konflik masyarakat di daerah ini.
Dirinya menjelaskan, skenario PT. SIM ini berkaitan erat dengan penggunaan anggaran perusahaan yang sesuai data yang dikantonginya, ada spekulusi keuangan perusahan dan laporan ke pemerintah daerah yang tidak sesuai.
Menurut dia, hal tersebut dapat dilihat dari Laporan Kinerja Penanaman Modal (LKPM) PT. SIM di Kabupaten SBB untuk triwulan I dan II di tahun 2025 hanya Rp.400.487.652.289, namun laporan yang disampaikan oleh PT. SIM saat kunjuangn Gubernur dan beserta jajaran pada tanggal 23 Juni 2025, bahwa anggaran yang telah terpakai oleh perusahan untuk investasi mencapai Rp500 miliar.
Lanjut Rutumalessy, selang beberapa minggu kemudian tepatnya tanggal 11 Agustus 2025, dilaporkan kembali oleh PT. SIM tentang keuangan perusahaan yang sudah bertambah Rp100 miliar.
“Dengan demikian menurut pihak PT.SIM dalam laporan mereka yang kita dapat, anggaran yang sudah dikucurkan kurang lebih 600 miliar. Pertanyaannya dana 100 miliar itu diperuntukan untuk apa. Karena rentang waktu dari 400 ke 600 miliar itu terlalu singgkat untuk penggunaan anggaran sebesar itu,” paparnya.
Dugaan skenario licik PT. SIM sudah terlihat jelas saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD setempat. Dimana dalam RDP tersebut pihak PT. SIM menjelaskan bahwa perusahan tidak melakukan PHK terhadap 424 karyawan, melainkan habis masa kontrak serta sudah membayar pesangon semua karyawan.
Namun kenyataan didapat, lanjut Rutumalessy, PT. SIM kemudian memfasilitasi masyarakat demo dan lakukan pemalangan, dengan tujuan untuk minta karyawan yang sudah di PHK agar kembali bekerja.
“Ternyata itu modus gaya baru, untuk membuktikan kepada pihak pemilik modal bahwa mereka sudah maksimal bekerja namun daerah tidak mendukung. Trik ini dipakai agar anggaran yang telah disalah gunakan tidak tercium,” ungkapnya.
Selanjutnya terkait surat dari pihak PT. SIM kepada Pemda SBB untuk meminta Bupati segera mencabut izin operasional perusahaan. Rutumalessy menilai itu sebuah jebakan perusahan untuk Bupati.
Pasalnya kata dia, PT. SIM sendiri mengetahui bahwa izin operasional tersebut datang dari pemerintah pusat lewat Kementerian terkait, dan bukan keluar dari pemerintah daerah. Maka Bupati tidak punya hak untuk mencabut ijin tersebut.
“Disini kita lihat, pihak PT. SIM sementara buat jebakan kepada Bupati SBB. Kalau saja Bupati ikuti surat mereka untuk mencabut izin, bisa saja 500 sampai 600 miliar itu daerah yang menggantinnya,” tadas dia.
Dirinya menambahkan, dari semua yang terjadi sudah bisa disimpulkan bahwa, orang-orang yang ada di PT. SIM sendiri sengaja membuat skenario menejemen konflik, agar bisa lolos dari kejahatan dalam penyalahgunaan anggaran perusahaan.
Untuk itu pada kesempatan ini Rutumalessy berharap, Pemda SBB dalam hal ini Bupati, untuk segera memanggil pihak PT. SIM guna mempertanyakan anggaran fantastis yang terpakai dalam waktu singkat, agar tidak membias dan menjadi polemik di masyarakat.
“Dan salah satu cara untuk mengetahui secara terang dugaan penyelahgunaan anggaran di PT. SIM, maka pihak Kepolisian juga harus mengungkap siapa pelaku pembakaran 2 unit excavator perusahan. Karena mungkin ini bagian dari skenario mereka,” ujarnya.
Dirinya juga berharap, masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan masalah yang terjadi. Dan biarlah semuanya diserahkan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk berproses, sehingga situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten SBB tetap terjaga dengan baik.
