Ambon,CahayaMediaTimur.com-Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku menerima kunjungan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Konflik Kepentingan, Kamis (12/11).
Kedatangan Tim Inspektorat disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, Ricky Dwi Biantoro, didampingi Kepala Pokja Sumber Daya Manusia (SDM), Jean Delima, serta Kepala Pokja Pengamanan, Intelijen dan Kepatuhan Internal, Nuku Ardiansyah.
Kegiatan yang dilaksanakan pada 10–13 November 2026 ini merupakan bagian dari agenda pengawasan Inspektorat Jenderal terhadap sejumlah Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Monitoring dan evaluasi tersebut bertujuan memastikan pengelolaan konflik kepentingan berjalan sesuai ketentuan serta mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan.
Dalam pelaksanaannya, Tim Inspektorat tidak hanya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan konflik kepentingan, tetapi juga memberikan sosialisasi terkait aplikasi SIPATUH sebagai bagian dari upaya penguatan pengawasan dan kepatuhan internal di lingkungan organisasi.
Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku, Ricky Dwi Biantoro, menyampaikan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam membangun budaya kerja yang berintegritas.
“Kami menyambut baik kehadiran Tim Inspektorat Jenderal. Kegiatan ini bukan sekadar bentuk pengawasan, tetapi juga menjadi sarana evaluasi dan pembenahan agar seluruh jajaran semakin memahami pentingnya menghindari konflik kepentingan. Integritas harus menjadi prinsip utama dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan,” tegas Ricky.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Pokja SDM, Jean Delima, menekankan pentingnya pemahaman seluruh pegawai mengenai potensi konflik kepentingan, khususnya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kedinasan. “Pengelolaan konflik kepentingan harus dimulai dari kesadaran setiap individu. Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh pegawai semakin memahami batasan, tanggung jawab, serta pentingnya menjaga profesionalisme agar setiap pelaksanaan tugas tetap objektif dan sesuai aturan,” ungkap Jean.
Sementara itu, Kepala Pokja Pengamanan, Intelijen dan Kepatuhan Internal, Nuku Ardiansyah, menegaskan bahwa penguatan kepatuhan internal merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga marwah institusi. “Kami berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan dan kepatuhan internal. Sosialisasi aplikasi SIPATUH juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan pemahaman jajaran terhadap mekanisme pengawasan, sehingga potensi penyimpangan maupun konflik kepentingan dapat dicegah sedini mungkin,” jelas Nuku.
Dari pihak Inspektorat Jenderal, salah satu anggota tim Zaifachatur Roziyah, menyampaikan bahwa monitoring dan evaluasi ini merupakan langkah preventif untuk memastikan setiap satuan kerja mampu menerapkan prinsip pengelolaan konflik kepentingan secara konsisten.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan bahwa pengelolaan konflik kepentingan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi benar-benar diterapkan dalam budaya kerja sehari-hari. Kami juga berharap sosialisasi SIPATUH dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan seluruh jajaran terhadap mekanisme pengawasan internal,” ujarnya.
Kegiatan ini sejalan dengan komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), sekaligus memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Melalui monitoring dan evaluasi serta sosialisasi SIPATUH ini, Kanwil Ditjenpas Maluku menegaskan kesiapannya untuk terus berbenah, meningkatkan kualitas pengawasan internal, serta membangun lingkungan kerja yang profesional, transparan, dan berintegritas. Integritas bukan sekadar slogan, melainkan komitmen yang harus diwujudkan melalui setiap tindakan dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
