Piru,CahayaMediaTimur.com-Polres Seram Bagian Barat(SBB)menggelar konferensi pers terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Pemerintah Desa Seruawan, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat(SBB) , Tahun Anggaran 2022 dan 2023. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat (13/11/2026) pukul 08.30 WIT, bertempat di Aula Bhayangkara Polres SBB.
Adapun Konferensi pers tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres SBB, AKBP REFINDO PRADIKTA RULANDO, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A., didampingi Kasat Reskrim IPTU BOYKE NANULAITA, S.H., serta Kasihumas AKP Esau M. Masbaitubun.
Dalam keterangannya, Kapolres SBB menjelaskan bahwa pengungkapan perkara tersebut merupakan bagian dari komitmen Polres SBB dalam menangani tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Penanganan perkara dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan laporan polisi serta alat bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik.
Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui bahwa Pemerintah Desa Seruawan menerima alokasi ADD dan DD melalui rekening pemerintah desa pada Bank Maluku-Malut dengan total anggaran sebesar Rp1.414.378.000 pada Tahun Anggaran 2022 dan Rp1.335.097.652 pada Tahun Anggaran 2023.
Namun, dalam pengelolaan anggaran tersebut, penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah/desa.
Diketahui dari hasil penyidikan, dugaan penyimpangan tersebut meliputi pembuatan laporan pertanggungjawaban fiktif terhadap pembayaran upah tenaga kerja dan pembangunan bak air bersih, dugaan pertanggungjawaban fiktif atas belanja modal kendaraan bermotor, serta adanya selisih pertanggungjawaban pada kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan.
Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan mark up jumlah bahan bantuan material dan pertanggungjawaban fiktif pada kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni, kelebihan pembayaran jasa angkut, mark up belanja makan dan minum relawan COVID-19, pertanggungjawaban fiktif belanja bahan bakar dan pelumas, mark up jumlah bahan atau material bantuan fasilitas jamban, serta mark up harga belanja pakaian pada kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa.
Penyidik juga menemukan dugaan pengeluaran kas dari anggaran ADD dan DD Tahun 2022 dan 2023 tanpa disertai bukti pertanggungjawaban.
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 700.1.2.1/15 tanggal 15 Oktober 2026, total kerugian keuangan negara/daerah/desa dalam perkara tersebut mencapai Rp451.049.100.
Dengan rincian kerugian pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp159.896.040 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp291.153.060.
Dalam proses penyidikan, Satreskrim Polres SBB telah melakukan pemeriksaan terhadap 32 orang saksi yang terdiri dari masyarakat penerima bantuan, pemilik toko, perangkat desa, pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), pegawai Bendahara Umum Daerah (BUD), serta ahli auditor.
Dari hasil penyidikan dan alat bukti yang diperoleh, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka berinisial AP, yang merupakan Kepala Desa Seruawan. Penetapan tersangka tersebut berdasarkan Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap.Tsk/113/XI/RES.3.3./2026/Satreskrim tanggal 4 November 2026.
Tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Selanjutnya, terhadap tersangka telah dilakukan penahanan sejak tanggal 10 November 2026 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/77/XI/RES.3.3./2026/Satreskrim tanggal 10 November 2026.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres SBB IPTU BOYKE NANULAITA, S.H., dalam keterangannya menjelaskan bahwa penyidik telah mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan pengelolaan ADD dan DD Desa Seruawan Tahun Anggaran 2022 dan 2023.
Barang bukti tersebut antara lain dokumen pengangkatan dan penetapan perangkat desa, rekening koran Bank Maluku atas nama Pemerintah Desa Seruawan, dokumen APBDes dan perubahan APBDes Tahun Anggaran 2022 dan 2023, dokumen laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran, bukti pengeluaran, serta dokumen pendukung lainnya.
Selain dokumen, penyidik juga mengamankan satu lembar STNK beserta BPKB kendaraan bermotor dan satu unit sepeda motor Yamaha Gear 125 CC warna cokelat beserta kuncinya yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Kasat Reskrim juga menegaskan bahwa proses penyidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru apabila dalam hasil pengembangan perkara ditemukan keterlibatan pihak lain berdasarkan alat bukti yang cukup.
“Penyidikan masih terus kami kembangkan. Tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru apabila dari hasil pengembangan ditemukan keterlibatan pihak lain dan didukung dengan alat bukti yang cukup,” jelas IPTU Boyke.
Lebih lanjut, penyidik akan melanjutkan proses pemberkasan untuk selanjutnya melakukan pengiriman berkas perkara tahap I kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Melalui konferensi pers tersebut, Kapolres Seram Bagian Barat menegaskan bahwa Polres SBB akan terus berkomitmen menangani setiap perkara tindak pidana secara profesional, transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk perkara yang berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran negara.
Polres SBB juga mengingatkan bahwa pengelolaan ADD dan DD harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, karena anggaran tersebut diperuntukkan bagi kepentingan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa.
