Ambon, CahayaMediaTimur.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku secara resmi menyetujui pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Persetujuan ini disampaikan, saat rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2026, yang berlangsung di ruang rapat paripurna, Minggu (30/11/2025) malam.
Meskipun seluruh fraksi menyatakan menerima, namun mereka menyampaikan sejumlah catatan strategis, yang diharapkan dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Andreas JW Taborat menegaskan, bahwa APBD 2026 harus mengedepankan transparansi, dan pemerataan penggunaan pinjaman daerah sebesar Rp1,5 triliun.
“Kami berharap, dana ini digunakan secara tepat sasaran untuk pembangunan infrastruktur dasar dan layanan publik, yang merata di seluruh kabupaten dan kota. Pengawasan ketat harus dilakukan agar dana ini tidak menjadi beban tanpa manfaat,” ungkapnya
Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem, Irawadi mengatakan, pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) harus menjadi prioritas utama.
“Pinjaman ini adalah langkah strategis, untuk membuka konektivitas dan akses di wilayah terpencil. Namun, pelaksanaannya harus terukur dan diawasi secara ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Sedangkan Ketua Fraksi Gerindra, John Laipeny mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien, dan bebas dari penyimpangan.
“Kami akan memastikan bahwa seluruh penggunaan anggaran, terutama yang bersumber dari pinjaman, dilakukan secara transparan dan akuntabel. Program pembangunan harus memberikan dampak langsung dan nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Anggota Fraksi Golkar, Richard Rahakbauw menekankan pemerataan pembangunan, dan prioritas pada sektor pendidikan, kesehatan, serta konektivitas antar pulau.
“Penggunaan pinjaman harus dilakukan secara matang dan diawasi secara ketat. APBD ini harus mampu mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Maluku,” pungkasnya
Selain itu, Anggota Fraksi PKS Solichin Buton juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui inovasi dan digitalisasi, serta penguatan sektor infrastruktur dasar.
“PAD harus ditingkatkan secara berkelanjutan, dan pembangunan infrastruktur harus mampu membuka akses dan mengurangi isolasi wilayah,” pungkasnya.
Ketua Fraksi Demokrat, Halimun Saulatu dari menegaskan perlunya pengendalian belanja dan efisiensi anggaran.
“Penurunan pendapatan daerah harus diimbangi dengan pengelolaan belanja yang lebih efektif dan penguatan layanan publik,” ujarnya.
Anggota Fraksi Hanura, Reza Mony menyoroti masalah pendidikan dan pemerataan pembangunan.
“Pemerintah harus membuka akses pendidikan dan layanan kesehatan secara merata, serta memperbaiki pengelolaan program yang tidak tepat sasaran,” katanya.
Ketua Fraksi PKB, Mumin Refra menekankan pentingnya penguatan ekonomi masyarakat, dan pembangunan berbasis wilayah.
“APBD harus diarahkan untuk menekan kemiskinan ekstrem dan membuka lapangan kerja, terutama di desa dan wilayah 3T,” ujarnya.
Ketua Fraksi PAN Amanat Persatuan, Amiruddin menambahkan, bahwa tata kelola program harus diperbaiki dan pengawasan diperkuat.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh program tidak berhenti di tataran administrasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat langsung bagi rakyat,” katanya.
DPRD dan masyarakat, kata dia, akan terus mengawasi jalannya pembangunan, demi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Menanggapi seluruh masukan tersebut, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menyatakan komitmen pemerintah, untuk melaksanakan APBD 2026 secara transparan dan akuntabel.
“Kami akan memperkuat pengawasan dan memastikan setiap program berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Gubernur berharap, dengan disahkannya APBD 2026 ini, pembangunan di Maluku dapat berjalan secara berimbang, menjaga harmoni antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.
