Kairatu Barat,CahayaMediaTimur.com-SMP Negeri 1 Kairatu Barat kembali diselimuti dugaan praktik kotor dalam pengelolaan dana BOS. Dana pendidikan yang seharusnya menopang mutu belajar diduga justru dikelola secara tertutup. Guru dibungkam, orang tua dipalak, honor dipotong, hingga proyek rehabilitasi yang dikerjakan suami kepala sekolah pun disebut amburadul. Semua sorotan kini mengarah pada kepemimpinan Kepala Sekolah Saharbanun Tehupelasury yang dituding sarat penyalahgunaan wewenang.
Padahal aturan jelas: setiap sekolah wajib melaporkan penggunaan dana BOS ke Dinas Pendidikan dan mengumumkannya ke publik, misalnya melalui papan pengumuman sekolah. Tujuannya sederhana: agar ada transparansi dan pengawasan. Namun, di SMP Negeri 1 Kairatu Barat aturan itu diduga dilanggar. Dewan guru pun dibuat buta, apalagi masyarakat. Tak seorang pun tahu berapa besarnya dana BOS yang masuk setiap tahun. Semua dikuasai rapat-rapat oleh kepala sekolah dan bendahara. Transparansi? Nol besar!
Lebih parah lagi, praktik pungutan liar ikut menyeruak. Seorang orang tua siswa mengaku dipalak Rp200.000 hanya untuk mengurus legalisir ijazah. Pihak tata usaha tak menutupi, pungutan itu dilakukan atas instruksi kepala sekolah. Bayangkan, uang negara miliaran rupiah sudah digelontorkan untuk pendidikan, tapi orang tua murid masih ditodong untuk urusan administrasi sederhana.
Skandal makin dalam ketika fakta pemotongan honor terungkap. Dalam laporan pertanggungjawaban, honor dicatat Rp1.600.000. Nyatanya, guru hanya menerima Rp1.200.000. Sisa Rp400.000 dipotong dengan dalih membayar operator. Dalih konyol, sebab operator itu sendiri adalah ASN yang jelas sudah bergaji dari pemerintah. Artinya, ada dugaan permainan kotor yang sengaja dirancang untuk menggerogoti hak guru.
Tak sampai di situ, informasi yang diperoleh media ini juga mengungkap persoalan lain. Rehabilitasi tiga ruang kelas yang dikerjakan oleh suami kepala sekolah kondisinya kini sudah rusak. Pintu dan jendela yang seharusnya dikerjakan dengan baik malah tidak dicat, memperlihatkan kualitas pekerjaan yang asal-asalan dan patut dipertanyakan. Fakta ini semakin memperkuat dugaan bahwa pengelolaan dana sekolah sarat praktik nepotisme dan jauh dari standar profesional.
Fakta-fakta ini menggambarkan betapa rusaknya pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 1 Kairatu Barat. Uang yang seharusnya menjadi penopang kualitas pendidikan justru diduga disalahgunakan oleh kepala sekolah. Guru dibuat bungkam, orang tua diperas, dan siswa menjadi korban dari sistem bobrok ini.
Informasi yang diperoleh media ini menyebutkan, Inspektorat akan segera melakukan audit terhadap sekolah tersebut. Namun publik sudah muak dengan janji-janji tanpa tindakan. Audit tidak boleh hanya formalitas. Jika terbukti ada penyalahgunaan, kepala sekolah wajib diseret ke meja hukum.
Masyarakat menuntut ketegasan. Dunia pendidikan tidak boleh dijadikan lahan bisnis kotor. Dana BOS adalah hak siswa, bukan celengan pribadi kepala sekolah. Jika praktik seperti ini dibiarkan, maka masa depan pendidikan di Kairatu Barat akan hancur di tangan pemimpin sekolah yang rakus dan tak bertanggung jawab.
Sudah saatnya aparat penegak hukum turun tangan bersama Inspektorat. Dugaan penyelewengan dana BOS ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kepala sekolah harus diperiksa secara transparan, dan jika terbukti bersalah, harus dihukum seberat-beratnya. Pendidikan adalah ruang suci untuk mencerdaskan anak bangsa, bukan tempat meraup keuntungan pribadi.
