PIRU,CahayaMediaTimur.com-Wacana perombakan birokrasi di Kabupaten Seram Bagian Barat(SBB) oleh bupati Asri Arman, hari ini bukan hanya menjadi kabar burung melainkan telah dieksekusi tanpa melalui prosedur dan mekanisme, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Hal ini disampaikan salah satu Tokoh Pemuda SBB asal negeri Buano, Yudin Hitimala, pada media ini di PIRU, Kamis(26/6/2025).
Ia mengatakan, saat ini jabatan-jabatan penting pada tubuh OPD masing-masing di lingkup pemerintah kabupaten SBB yang Masi banyak terjadi kekosongan, bahkan terdapat sejumlah pegawai yang merangkap dua hingga tiga jabatan belum juga di selesaikan, namun bupati justru sudah terjun bebas mengambil langkah jauh untuk menggantikan sejumlah kepala sekolah dan kepala puskesmas dengan mengabaikan segala prosedur aturan.
Tindakan bupati mengamputasi sejumlah jabatan kepala sekolah ini berlaku pada beberapa negeri adat sehingga ini dinilai sebagai tindakan bupati yang sarat dengan dendam politik.
Misalnya informasi yang kami dapat, sudah ada beberapa SK yang dikeluarkan untuk menggantikan sejumlah kepala sekolah di Negeri Buano Utara.
Proses pergantian kepala sekolah ini dinilai, bupati menabrak aturan karena memaksakan guru yang lolos PNS pada tahun 2020 untuk menjadi kepala sekolah, dimana sudah tentu yang bersangkutan belum memenuhi syarat dari sisi kepangkatan karena yang bersangkutan baru berada pada golongan 3A atau 3B sementara untuk menjadi kepala sekolah, guru tersebut minimal memiliki golongan 3C. Setelah ditelusuri ternyata guru tersebut adalah seorang ASN yang pada saat pilkada kemarin turut menjadi tim relawan pada pasangan calon bupati dan wakil bupati Asri Arman – Selvinus kainama.
Praktek dan tindakan mengamputasi sejumlah kepala sekolah, hari ini terjadi pada anak-anak negeri sendiri dan hari ini dialami oleh masyarakat negeri Buano Utara sebagai alat uji coba.
“Tindakan ini dinilai sebagai langkah balas dendam politik, karena negeri Buano Utara saat pilkada kemarin, turut menghantarkan salah satu putra terbaiknya atas nama Yudin Hitimala sebagai calon wakil bupati berpasangan dengan Timotius Akerina sebagai calon bupati dan kemudian pasangan dengan akronim YAKIN ini keluar sebagai pemenang utama di pulau Buano.
Kemenangan anak negeri atas negerinya sendiri di Buano dipilkada kemarin, menitipkan dendam politik yang mana telah terjadi, bahwa negeri Buano dijadikan sampel uji coba, penghancuran ASN anak-anak negeri adat dilingkup birokrasi SBB, dan perkataan ini sering dilontarkan oleh segelintir masyarakat Buano yang kemarin menjadi tim pemenangan calon bupati dan wakil bupati Asri Arman-Selvinus Kainama, dengan dalil kita aman, perintahkan bupati untuk mutasi semua PNS yang ada di Buano, terutama yang tidak memilih pasangan dengan akronim Amanusa.
Saat ini, kondisi ini dialami oleh masyarakat negeri Buano Utara, bisa jadi besok praktek yang sama akan dilakukan oleh bupati terhadap negeri Hualoy, Tihulale, Rumahkay, Kaibobo, Iha dan Luhu, yang notabenenya kemarin negeri-negeri tersebut, juga turut melahirkan figur-figur anak negerinya untuk mencalonkan diri sebagai bupati maupun wakil bupati pada pilkada 2024 kemarin.
Jika bupati melakukan perombakan berdasarkan prosedur dan aturan maka sah-sah saja karena itu hak prerogatifnya selaku kepala daerah, namun kenyataannya saat ini, pemberhentian jabatan kepala-kepala sekolah diduga terjadi akibat dendam politik terhadap anak-anak negeri yang tidak mendukungnya pada kontestasi pilkada kemarin, terutama kepada masyarakat adat yang bermukim di Buano, Nusa Puan Hual, sehingga harus dilakukan langkah-langkah taktis agar bupati dapat menghargai hasil dari sebuah proses dinamika demokrasi.
Kami berharap, bupati harus arif dan bijaksana.
Seorang bupati sebagai pemimpin, harus bisa merangkul.
Seluruh rakyat SBB adalah tanggung jawabnya untuk membimbing, membina dan mensejahterahkan mereka.
Bukankah bupati saat pidato penetapan pemenangan di KPUD SBB, dengan menggebu-gebu bupati menyampaikan bahwa, tidak ada lagi perbedaan, yang ada hanyalah merangkul semua perbedaan politik saat pilkada kemarin, namun kenapa kenyataannya bupati justru sangat mendengarkan para pembisik di kampung-kampung, dalam memporak-poranda birokrasi daerah ini.
Yang lebih naif lagi, praktek itu terjadi pada ASN yang terlahir dari rahim negeri-negeri adat tuni-tuni, di kabupaten ini.
Kami minta bupati Asri Arman, agar segera mempertimbangkan ulang dan menganulir kembali SK pemberhentian kepala-kepala sekolah yang sudah dikeluarkan, jika tidak, maka kami tidak segan-segan untuk mengkonsolidasikan kekuatan anak-anak negeri adat di sebelas kecamatan, untuk turun melakukan demostrasi besar-besaran dan memblokir kantor bupati sebagai pusat pemerintahan di kabupaten seram bagian barat, tutup Hitimala, tokoh pemuda SBB, asal Nusa Puan (Pulau Buano)
