PIRU,CahayaMediaTimur.com-Menyikapi persoalan yang muncul akhir-akhir ini, terutama menyangkut pergantian dan mutasi pejabat esalon ll, lll dan lV, Hitimala peringatkan bupati SBB agar jangan jadikan buano sebagai sampel kehancuran birokrasi.
Ada beberapa kepala sekolah dan kepala puskesmas di pulau buano yang akan digantikan, bahkan beberapa tenaga kesehatan dan guru-gurupun ikut di mutasi.
Hal ini menua kritik dari tokoh pemuda asal Pulau Buano, Yudin Hitimala.
Menurut Yudin, ada beberapa kepala sekolah dan kepala Puskesmas di pulau Buano yang akan digantikan bahkan beberapa tenaga kesehatan dan guru-gurupun ikut di mutasi.
“Kata Hitimala, proses pembenahan birokrasi boleh saja dilakukan oleh seorang kepala daerah, karena itu hak perogatifnya, akan tetapi harus berdasarkan prosedur dan ketentuan undang-undang yang berlaku, dimana seseorang menduduki jabatan kepala sekolah maupun kepala puskesmas, harus memenuhi segala kriteria yang diamanatkan oleh undang-undang, namun jika pergantian itu dilakukan dengan mengabaikan segala aturan, maka dapat dinilai kebijakan yang syarat dengan kepentingan politik.
Disisi lain, membenahi birokrasi itu, mestinya dilakukan dari atas ke bawah, artinya benahi dulu birokrasi pada tingkat OPD, yang mana saat ini, birokrasi SBB sangat amburadul, karena satu orang pegawai dapat merangkap dua sampai tiga jabatan, bahkan bupati tidak tahu harus berbuat apa untuk membenahi birokrasi yang ada ditingkat kabupaten sampai ke kecamatan-kecamatan, padahal masa kepemimpinannya sudah memasuki empat bulan berjalan, akan tetapi bupati justru langsung mensabotasi jabatan-jabatan di birokrasi pada struktur instansi terkecil, seperti kepala sekolah dan kepala Puskesmas, dan itu terjadi pada negeri saya, yang notabenenya negeri Buano.
Kemarin saya selaku salah satu putra terbaik , turut mengambil bagian dalam proses pilkada dan menjadi rival politik bupati saat ini.
Ini menandakan bahwa bupati memiliki dendam politik terhadap orang-orang Buano, yang notabenenya selaku anak negeri Tuni-Tuni di kabupaten SBB,Bumi Saka Mese Nusa.
Orang-orang Buano pada posisi birokrasi di SBB itu sangat minim, saat ini orang Buano di birokrasi kabupaten hanya terdapat satu orang kepala bidang dan satu orang kepala seksi, selebihnya jabatan tertinggi orang Buano dalam birokrasi SBB, hanyalah sebagai kepala sekolah dan kepala Puskesmas.
Jika orang-orang Buano yang saat ini menjadi kepala-kepala sekolah dan kepala Puskesmas di negeri Buano sendiri juga turut digusur oleh seorang bupati, maka kami menduga bahwa bupati sengaja membuat konflik antar sesama orang Buano selaku anak negeri.
Di Buano itu sendiri, selama ini sangat kekurangan tenaga guru dan kesehatan, ada sekolah yang PNS-nya hanya satu orang dan P3K hanya dua sampai tiga orang, sisanya adalah tenaga-tenaga honorer yang notabenenya anak-anak negeri.
Selama ini orang luar Buano datang menjadi ASN dilembaga-lembaga pendidikan maupun kesehatan, mereka hanya menjalankan tugas satu sampai dua tahun, kemudian mereka mutasi dengan alasan ikut istri atau suami, sehingga terjadi kekosongan dalam proses belajar mengajar maupun pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
Tambah Hitimala, Mestinya kondisi ini, bupati harus merespon dengan memberikan ruang sebesar-vesarnya kepada putra putri buano, untuk menjadi tenaga P3K, yang ditempatkan pada instansi-instansi pemerintahan yang ada di buano, bukan malah sebaliknya, harus memporak-poranda anak-anak negeri sendiri dari posisi jabatan mereka saat ini.
Bahkan sangat ironis, bupati memaksakan orang-orangnya, selaku tim atau relawan, yang kemarin berkontribusi politik terhadap kemenangan beliau untuk menjabat kepala sekolah dengan posisi tidak memenuhi standar aturan.
Guru yang baru saja lolos PNS baru empat tahun kemarin, infonya akan menjadi kepala sekolah.
Ada lagi guru yang kondisi kesehatannya sudah terganggu, tapi harus dipaksakan untuk menjadi kepala sekolah. Lantas bagaimana dengan kepala-kepala sekolah yang diberhentikan dengan posisi golongan dan pangkat mereka yang lebih tinggi, apakah mereka harus menjadi bawahan pada kepala sekolah yang hanya memiliki golongan lll.b, lll.c dan sebagainya.
“Kami berharap, bupati SBB harus mengedepankan kebijaksanaannya dalam memimpin negeri ini, terutama dalam menata birokrasi.
Jika bupati mengambil kebijakan dengan berlandaskan bisikan dari para pembisik yang tidak memiliki kompotensi dalam mengelola birokrasi maka saya yakin sungguh, SBB akan hancur dimasa yang akan datang.
Kami juga mau mengingatkan bupati bahwa, selama pemerintahannya berjalan, kami tidak pernah mengusik pemerintahannya karena kami sadar sungguh bahwa, setiap kompetisi pasti ada yang kalah dan ada yang menang, akan tetapi, jika negeri saya harus menjadi korban atas tindakan balas dendam bupati, maka kami juga akan siap untuk mengangkat bendera perang melawan pemerintahannya saat ini, tutup Yudin Hitimala.
