Ambon, CahayaMediaTimur.com – Komisi III DPRD Provinsi Maluku, melakukan tinjauan langsung lokasi (on the spot) di sejumlah pelabuhan di Kota Ambon. Dalam peninjauan itu Komisi III menemukan berbagai kekurangan dalam kesiapan infrastruktur, serta pelayanan transportasi laut menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Selasa (16/12/2026).
Tinjauan yang dilakukan pada Pelabuhan Yos Sudarso Ambon dan Pelabuhan Penyeberangan Ferry Hunimua guna memastikan kesiapan fasilitas dan pelayanan bagi masyarakat.
Fokus peninjauan tersebut meliputi fasilitas bongkar muat, ruang tunggu penumpang, serta aspek keselamatan dan keamanan pelayaran, termasuk Posko Terpadu Nataru.
Selain itu, Komisi III juga menyoroti pengelolaan pelabuhan yang dinilai masih perlu dibenahi, terutama terkait kebersihan lingkungan serta kelancaran arus barang dan penumpang. Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, didampingi Sekretaris Komisi III, Abdullah Kelilauw, bersama anggota Komisi III lainnya.
Dalam peninjauan tersebut, Komisi III berdialog langsung dengan masyarakat (calon penumpang), pihak pengelola pelabuhan dan instansi terkait, untuk menyerap berbagai keluhan serta masukan di lapangan.
Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, menyampaikan bahwa peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat Komisi III pada 1 Desember 2026, dan dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu guna melihat kondisi riil kesiapan di pelabuhan menjelang Nataru.
“Hasil di lapangan, kami menemukan penumpukan penumpang di Pelabuhan Yos Sudarso yang tidak diimbangi dengan ketersediaan toilet darurat dan kamar mandi. Ditambah lagi adanya perbaikan di area Peelabuhan yang dilakukan Pelindo, sehingg menyebabkan penumpang harus berdesak-desakan,” ujar Wajo
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, Komisi III telah berkoordinasi dengan General Manager Pelindo dan akan mengundang secara resmi Pelindo, Pelni, ASDP, serta Dinas Perhubungan untuk memastikan seluruh kekurangan tersebut agar segera ditindaklanjuti.
“Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 17 Desember. Hari ini tanggal 16, namun kesiapan di lapangan masih belum maksimal. Ini harus segera dibenahi,” tegasnya.
Selain persoalan fasilitas, Politisi PDI-Perjuangan itu juga menerima keluhan masyarakat terkait pengelolaan tiket, serta adanya pihak yang bukan petugas resmi namun ikut mengatur penumpang di atas kapal.
”Kondisi tersebut berpotensi mengganggu ketertiban dan keselamatan pelayaran,” pungkasnya geram
Wajo mengatakan, Komisi III DPRD Maluku akan terus mengawasi kesiapan pelabuhan dan pelayanan transportasi laut, agar masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru 2026 dengan lancar, aman dan nyaman.
