AMBON,CahayaMediaTimur.com-Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Ambon mempertanyakan kejelasan penyaluran bantuan bagi korban gempa bumi yang melanda Kota Ambon dan sekitarnya pada 2019 lalu.
Mereka menyoroti lambannya distribusi untuk tahap II serta tidak transparannya informasi yang diterima masyarakat terdampak.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw mengatakan, terdapat kurang lebih 2.323 korban gempa bumi Ambon yang hingga kini belum menerima bantuan dari pemerintah.
Padahal, DPRD melalui komisi I saat itu telah mengantarkan seluruh dokumen warga terdampak ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta.
“Seluruh dokumen sudah disampaikan. Untuk tahap I ada sekitar 1.300 an yang telah menerima. Tapi untuk korban tahap II ini lah yang tidak ada kepastian hingga saat ini,” kata Laturiuw di Ambon, Jumat (20/06/2025).
Menurutnya, hingga di tahun 2025, fraksi Gerindra belum melihat langkah-langkah konkret yang diambil pemerintah dalam penyelesaian masalah korban bencana gempa bumi Ambon tahun 2019.
“Fraksi Gerindra selalu menyuarakan ini bahkan dalam rapat-rapat anggaran Pemkot tahun 2025.
Sayang, sampai sekarang kan masih belum ada penyelesaiannya meskipun daftar nama-nama korban sudah diinformasikan seluruhnya,” sebutnya
Dikatakan, ini masih menjadi tanggungjawab dari pemerintah, sehingga pemerintah harus hadir dan sampaikan secara terbuka ke para korban agar mereka juga menunggu tapi dalam suasana posisi kepastian.
“Kita juga sangat paham betul terkait dengan postur kekuatan keuangan daerah kita. Tetapi soal komitmen penyelesaian korban-korban bencana itu sebetulnya harus disampaikan juga secara tegas dan jelas supaya warga juga bisa mengetahui itu,” pintanya
Laturiuw juga menyatakan bahwa dalam kondisi iklim saat ini, langkah-langkah pencegahan sudah harus segera dilakukan oleh Pemkot Ambon. Artinya, upaya mitigasi lokasi dan segala macam sudah harus dikerjakan.
“Jangan sampai nanti ada timbul korban baru lagi dengan bencana yang lain, baru kita melakukan langkah-langkah penyelesaian. Ini tidak boleh. Antisipasi dini itu perlu,” ucapnya
Paling penting, lanjutnya, perlu ada kesadaran bersama. Meskipin disatu sisi kekuatan keuangan yang terbatas, tetapi harus ada langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah.
