Jakarta,CahayaMediaTimur.com-Kota Ambon resmi masuk dalam daftar daerah piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) nasional. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena menegaskan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada keandalan data, bukan sekadar teknologi.
Penegasan itu disampaikan Bodewin usai mengikuti Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Ruang C Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Menurut Bodewin, persoalan klasik penyaluran bansos selama ini bukan terletak pada kurangnya anggaran, melainkan data penerima yang tidak akurat dan tidak terintegrasi.
“Hari ini kita dihadapkan pada satu masalah mendasar: data. Kalau datanya keliru, kebijakan pasti salah sasaran,” kata Bodewin.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat kini menjadikan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama seluruh kebijakan sosial, mulai dari penyaluran bansos hingga penanganan kemiskinan ekstrem.
Digitalisasi, lanjut Bodewin, bukan untuk menguntungkan atau merugikan pihak tertentu, melainkan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh warga yang berhak.
“Konsekuensinya jelas. Ada yang bisa keluar dari daftar penerima, ada juga yang masuk. Semua berbasis data faktual dan bisa dikritisi. Kalau tidak benar, bisa diperbaiki,” tegasnya.
Ia mencontohkan Kabupaten Banyuwangi yang lebih dulu menerapkan pendataan digital berbasis Artificial Intelligence (AI). Sistem tersebut dinilai mampu menyajikan data terbuka, akurat, dan mudah diverifikasi oleh publik.
Kota Ambon sendiri menjadi satu dari 41 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai lokasi uji coba digitalisasi bansos. Program ini sejalan dengan target nasional yang dicanangkan Ketua Transformasi Digital Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, agar seluruh data sosial ekonomi Indonesia terintegrasi penuh pada Oktober 2026.
“Tujuan akhirnya sederhana tapi tegas: yang tidak berhak tidak boleh menerima, dan yang berhak jangan sampai terlewat,” ujar Bodewin.
Ia menambahkan, integrasi data lintas sektor juga diharapkan mengakhiri ego sektoral antarinstansi, di mana selama ini masing-masing lembaga berjalan dengan basis data sendiri.
“Ke depan hanya ada satu data sosial ekonomi nasional. Itulah dasar seluruh kebijakan pemerintah,” pungkasnya.
Kegiatan ini dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, dan dihadiri Menteri Sosial, Kepala BPS, perwakilan Kementerian Kominfo, serta 25 kepala daerah provinsi dan 41 kepala daerah kabupaten/kota se-Indonesia.
