Ambon,CahayaMediaTimur.com-Pemerintah Kota Ambon menghadapi tekanan fiskal dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Minimnya alokasi dana transfer dari pemerintah pusat menjadi salah satu faktor yang membatasi ruang fiskal daerah untuk membiayai program-program prioritas pembangunan.
Hal itu disampaikan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dalam sambutannya pada Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon, Selasa (18/8/2026).
Dalam rancangan KUA APBD 2027, pendapatan daerah Kota Ambon diproyeksikan sebesar Rp1,134 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp247,56 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp886,94 miliar.
Sementara belanja daerah dianggarkan sekitar Rp1,079 triliun. Angka ini turun sekitar 16,64 persen dibandingkan anggaran sebelumnya yang mencapai sekitar Rp1,293 triliun.
Bodewin menjelaskan, belanja daerah tersebut mencakup belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, termasuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa sekitar Rp91,06 miliar.
Untuk pembiayaan daerah, Pemkot Ambon memproyeksikan pembiayaan neto sebesar minus Rp55,75 miliar. Penerimaan pembiayaan berasal dari SiLPA tahun anggaran 2026 sebesar Rp1,1 miliar.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai sekitar Rp56,87 miliar, yang terdiri dari penyertaan modal daerah Rp1,25 miliar serta pembayaran pokok utang jatuh tempo sebesar Rp55,6 miliar.
Bodewin mengatakan, penyusunan APBD 2027 dilakukan di tengah kondisi perekonomian nasional yang masih menghadapi tekanan. Selain minimnya dana transfer, pemerintah daerah juga dihadapkan pada pertumbuhan lapangan kerja yang belum sebanding dengan jumlah pencari kerja.
Kondisi tersebut turut menjadi perhatian karena jumlah penduduk rentan miskin masih cukup tinggi, sementara garis kemiskinan terus mengalami peningkatan.
“Karena itu, target kinerja makro Kota Ambon harus ditetapkan secara realistis dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan kemampuan fiskal daerah,” ujar Bodewin dalam penyampaiannya.
Pemkot Ambon menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 5,16 persen, tingkat kemiskinan 4,90 persen, inflasi pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen, serta tingkat pengangguran terbuka sebesar 13 persen.
Bodewin juga mengungkapkan, dalam rancangan APBD 2027 pemerintah telah mengalokasikan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp735 miliar, atau meningkat sekitar 5,5 persen dibandingkan alokasi 2026.
Namun, Pemkot Ambon masih berharap adanya peningkatan alokasi transfer setelah pemerintah pusat menetapkan besaran dana transfer melalui Peraturan Presiden untuk Tahun Anggaran 2027.
Menurut Bodewin, tambahan dana transfer sangat penting untuk memperlebar ruang fiskal Kota Ambon sehingga pemerintah daerah dapat mempercepat pembiayaan program prioritas dan memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
