Jakarta,CahayaMediaTimur.com-Aksi demo didepan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, akan digelar oleh Jaringan Aksi Mahasiswa (JAM) Maluku-Jakarta, pada Senin, 25 Agustus 2025 pekan depan.
Aksi tersebut merupakan bentuk protes sekaligus sebagai laporan resmi atas dugaan penyalahgunaan anggaran dalam proyek jalan dan jembatan, di ruas jalan Bula–Masiwang, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku.
Koordinator JAM Maluku-Jakarta, Jufri, dalam keterangan tertulis yang diterima awak media pada Selasa, 20 Agustus 2025 mengatakan, kondisi jalan dan jembatan yang baru saja dikerjakan dengan menelan negara hingga Rp62,83 miliar tersebut sudah rusak parah.
“Padahal proyek itu belum genap enam bulan selesai dikerjakan, tapi sudah rusak parah. Ini jelas mengarah pada dugaan praktik korupsi,” tegasnya.
Dikatakan, dari total anggaran Rp62,83 miliar tersebut terdiri atas Rp49,26 miliar untuk pembangunan jalan dan Rp13,57 miliar untuk jembatan. Dan dalam investigasi lapangan yang dilakukan JAM, ditemukan bahwa pekerjaan jalan yang dikerjakan oleh CV. Seram Utara Agung dan diawasi oleh PT. Abdi Mulia Daya tidak sesuai spesifikasi teknis.
“Bahkan beberapa titik jalan mengalami kerusakan struktural, sementara jembatan yang dibangun justru ambruk hanya dalam beberapa bulan pasca pengoperasian,” papar Jufri.
Dirinya menilai kuat, bahwa proyek tersebut sarat dengan indikasi praktik korupsi yang sistemik di internal Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku, terutama yang berada di bawah tanggung jawab Kepala Satker Wilayah II, Toce Leuwol.
“Kami sudah pegang dokumen, data dan bukti lapangan. Semua akan kami serahkan ke Kejagung agar kasus ini segera diproses sesuai hukum,” ungkapnya.
Lanjut dikatakan, JAM Maluku-Jakarta menyatakan bahwa kerugian tidak hanya menyasar keuangan negara, tetapi juga menyengsarakan masyarakat lokal yang bergantung pada infrastruktur tersebut untuk akses transportasi dan ekonomi.
Karena kata dia, ruas jalan Bula–Masiwang merupakan salah satu proyek strategis yang diharapkan mampu membuka keterisolasian wilayah timur Seram. Namun, fakta lapangan menunjukkan bahwa kualitas konstruksi yang buruk justru menambah beban masyarakat dan meningkatkan potensi kecelakaan lalu lintas.
“Negara sudah rugi, rakyat jadi korban. Kami mendesak Kejagung jangan tinggal diam. Harus ada penindakan tegas terhadap semua yang terlibat. Dan dalam aksi nantinya, kami akan menyerahkan dokumen bukti, hasil investigasi, dan permintaan resmi kepada Jaksa Agung agar membentuk tim khusus untuk menyelidiki proyek tersebut,” paparnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BPJN Maluku belum memberikan klarifikasi resmi. Sementara CV. Seram Utara Agung juga belum bisa dikonfirmasi terkait dugaan kerusakan dan pelanggaran teknis yang dituduhkan.
JAM menegaskan, aksi mereka di Jakarta bukan aksi seremonial, melainkan upaya mendorong penegakan hukum dan menghentikan siklus proyek abal-abal yang merugikan negara dan rakyat di wilayah timur Indonesia.
