Ambon,CahayaMediaTimur.com-Kunjungan kerja(Kunker)Komisi III DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD)ke kantor Gubernur Maluku,demi membahas sejumlah persoalan strategis di wilayah MBD.
Dalam kunjungan tersebut mereka secara langsung melakukan pertemuan dengan Gubernur Maluku guna membahas agenda strategis di yang sudah dijadwalkan , terutama terkait perubahan rute kapal perintis Sabuk Nusantara R-73 dan R-86 serta persoalan listrik di Pulau Wetar.
Victor Johansz selalu Ketua Komisi III DPRD MBD menjelaskan, bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang sebelumnya sempat disuarakan melalui aksi dan menjadi perbincangan di media sosial terkait perubahan rute kapal yang melayani wilayah MBD.
Menurutnya, perubahan rute kapal Sabuk Nusantara R-73 dan R-86 menyebabkan beberapa pelabuhan yang sebelumnya disinggahi menjadi tidak lagi masuk dalam trayek pelayaran.
Adapun“Beberapa waktu lalu Komisi III DPRD MBD sudah berkoordinasi di Ambon dengan Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Dinas Perhubungan Provinsi, serta KSOP Kelas I Ambon untuk menyikapi keluhan masyarakat terkait perubahan rute kapal tersebut,” kata Victor usai pertemuan di Kantor Gubernur Kamis (12/03/2026).
Dari hasil koordinasi itu, lanjutnya, Pemerintah Kabupaten MBD telah mengeluarkan surat usulan revisi trayek kapal R-73 dan R-86 yang kemudian disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Maluku untuk diteruskan ke Kementerian Perhubungan.
Namun setelah dilakukan pengecekan di Kementerian Perhubungan, surat dari Pemerintah Provinsi Maluku belum diterima, sehingga pihaknya melakukan pertemuan langsung dengan Gubernur Maluku untuk memastikan perkembangan usulan tersebut.
“Dalam pertemuan tadi, Pak Gubernur sudah menunjukkan bahwa surat dari Bupati MBD sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi. Bahkan memonya sudah berada di Sekda untuk diteruskan ke Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan,” ujarnya.
Selain persoalan transportasi laut, Komisi III DPRD MBD juga menyampaikan masalah kelistrikan di Pulau Wetar, khususnya di wilayah Lurang, Desa Uhak, dan Desa Nomatang.
Ia menjelaskan bahwa selama ini suplai listrik di wilayah tersebut masih bergantung pada perusahaan swasta yang beroperasi di daerah itu. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan masalah apabila suatu saat perusahaan tersebut tidak lagi beroperasi.
“Kalau suatu saat perusahaan itu hengkang, maka desa-desa di wilayah tersebut akan mengalami kesulitan listrik. Ini yang kami sampaikan kepada Pak Gubernur,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Maluku bersama Wakil Gubernur langsung menghubungi General Manager PT PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara untuk membahas kemungkinan penanganan masalah tersebut.
“Dari pihak PLN menyampaikan bahwa persoalan itu akan dikaji lebih lanjut untuk melihat langkah-langkah yang bisa diambil,” tambahnya.
Di depan Gubernur, komisi III DPRD MBD juga menyampaikan keluhan masyarakat terkait mahalnya harga tiket kapal cepat yang dioperasikan oleh PT Dharma Indah.
Masyarakat menilai harga tiket yang mencapai kisaran Rp500 ribu hingga Rp700 ribu untuk rute Ambon–Moa sangat memberatkan, terlebih bagi masyarakat MBD yang tergolong wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Selain itu, penumpang juga mengeluhkan tidak adanya layanan makan selama perjalanan, padahal sesuai aturan pelayaran, penumpang yang melakukan perjalanan lebih dari 24 jam seharusnya mendapatkan fasilitas makan.
Menanggapi keluhan tersebut, Gubernur Maluku langsung menghubungi pihak perusahaan pelayaran untuk mencari solusi.
Pertemuan tersebut dihadiri 7 anggota Komisi III DPRD MBD serta dua orang pendamping.
