Ambon,CahayaMediaTimur.com-Dalam rangka menciptakan suasana yang aman, tertib, dan nyaman menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di Provinsi Maluku, Gubernur Maluku memimpin langsung Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Ketupat 2026 yang dilaksanakan di Lapangan Tahapary Polda Maluku, Kamis (12/03/2026).
Sebelum pelaksanaan apel dimulai, kegiatan diawali dengan Deklarasi Tokoh Agama yang mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban, khususnya pada malam takbiran, agar berlangsung dengan aman, damai, dan penuh kekhidmatan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Maluku yang bertindak sebagai Komandan Apel juga melakukan penyematan pin kepada perwakilan pasukan pengamanan sebagai tanda dimulainya Operasi Ketupat 2026 dalam rangka pelayanan dan pengamanan perayaan Idul Fitri tahun ini.
Pada amanatnya, Gubernur Maluku membacakan sambutan Kapolri yang menegaskan bahwa Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2026 merupakan bentuk pengecekan akhir terhadap kesiapan personel, sarana dan prasarana, sekaligus menjadi wujud nyata komitmen serta sinergitas lintas sektor dalam menyukseskan pengamanan arus mudik dan perayaan Idul Fitri 2026 agar berjalan aman, tertib, dan lancar.
Disampaikan pula bahwa situasi global saat ini menunjukkan dinamika yang cukup kompleks, mulai dari konflik di kawasan Timur Tengah hingga dampaknya terhadap stabilitas ekonomi global, termasuk fluktuasi harga minyak dunia yang berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas nasional melalui penguatan diplomasi perdagangan serta kebijakan subsidi guna menjaga kestabilan harga energi.
Berdasarkan data dari Pertamina, stok BBM dan gas nasional masih dalam kondisi aman dan mencukupi. Masyarakat diimbau untuk tetap membeli sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying.
Lebih lanjut disampaikan bahwa perayaan Idul Fitri merupakan salah satu agenda nasional yang memiliki dampak besar terhadap perputaran ekonomi di masyarakat. Oleh sebab itu, kelancaran arus mudik dan arus balik menjadi perhatian penting pemerintah melalui penerapan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait pengaturan lalu lintas dan penyeberangan selama masa angkutan Lebaran 2026/1447 H.
SKB tersebut mengatur berbagai kebijakan, di antaranya pembatasan operasional angkutan barang, penerapan sistem one way, contraflow, serta ganjil genap, penundaan proyek konstruksi jalan, pengaturan penyeberangan laut, hingga pengalihfungsian sementara jembatan timbang sebagai tempat istirahat bagi pengguna jalan.
Selain itu, berdasarkan pemetaan kerawanan, terdapat beberapa potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang perlu diantisipasi, seperti kejahatan konvensional, aksi kriminalitas, balap liar, hingga potensi konflik antar kelompok. Untuk itu, seluruh personel diminta meningkatkan patroli rutin, khususnya di titik-titik rawan dengan melibatkan unsur pengamanan masyarakat.
Kesiapsiagaan juga harus dilakukan terhadap potensi bencana, termasuk melalui penyiapan tim tanggap darurat, sarana dan prasarana pendukung, serta langkah penanganan bencana pada tahap pra, saat, hingga pascabencana.
Selain itu, strategi komunikasi publik juga harus dioptimalkan agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas terkait layanan kepolisian, pesan-pesan kamtibmas, hingga rekayasa lalu lintas selama masa mudik dan arus balik.
Layanan darurat 110 juga diminta untuk terus dioptimalkan guna memberikan pelayanan yang cepat, responsif, dan solutif bagi masyarakat.
Menutup amanat Kapolri, disampaikan apresiasi kepada seluruh unsur pengamanan yang terlibat dalam Operasi Ketupat 2026, di antaranya TNI/Polri, kementerian dan lembaga terkait, BNPB, BMKG, Basarnas, Pertamina, Jasa Raharja, Jasa Marga, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pemadam Kebakaran, Pramuka serta berbagai mitra kamtibmas lainnya.
Keberhasilan Operasi Ketupat 2026 ditegaskan merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak, sehingga soliditas dan sinergitas harus terus dijaga dalam setiap pelaksanaan tugas demi mewujudkan “Mudik Aman, Keluarga Nyaman.”
Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda Provinsi Maluku, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, jajaran TNI/Polri, Ketua MUI Provinsi Maluku, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Ketua Yayasan Al-Fatah, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, serta berbagai stakeholder terkait.
