Ambon,CahayaMediaTimur.com-Kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan uang retribusi menjadi salah satu alasan Pemerintah Kota Ambon mulai menerapkan pembayaran non-tunai di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Arumbae, Pasar Mardika.
Melalui sistem pembayaran yang diberi nama SIRIP IKAN, pemerintah ingin memastikan setiap retribusi yang dibayarkan nelayan, pedagang, maupun pengguna jasa pelelangan tercatat dengan baik dan langsung masuk ke kas daerah.
Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, saat meluncurkan sistem tersebut, Kamis (12/11/2026), mengatakan perubahan pola pembayaran ini merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat mengenai penggunaan uang retribusi.
Menurutnya, pungutan yang sebenarnya resmi terkadang menimbulkan kecurigaan ketika dilakukan secara tunai. Masyarakat tidak mengetahui secara pasti apakah uang yang mereka serahkan benar-benar diterima pemerintah atau justru tidak sampai ke kas daerah.
“Kalau dilakukan secara non-tunai, kita menjamin apa yang masyarakat sumbangkan kepada pemerintah tidak salah sasaran dan digunakan sebagaimana mestinya,” kata Bodewin.
Ia menjelaskan, uang yang dibayarkan masyarakat memiliki arti penting bagi pembangunan. Penerimaan daerah tersebut dibutuhkan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, mulai dari perbaikan jalan, infrastruktur hingga pelayanan air bersih.
Namun, bagi Bodewin, pembenahan TPI tidak boleh hanya berhenti pada urusan pembayaran retribusi.
Ia mengingatkan bahwa TPI Arumbae sejak diresmikan pada 2022 memiliki tujuan lebih besar, yakni memberikan perlindungan kepada nelayan agar tidak terus berada dalam posisi tawar yang lemah ketika menjual hasil tangkapan.
Melalui mekanisme pelelangan, nelayan diharapkan memperoleh harga yang lebih layak dan terhindar dari praktik tengkulak yang berpotensi merugikan mereka.
Pemkot Ambon juga berencana memperluas pembangunan fasilitas pelelangan ikan ke sejumlah wilayah, termasuk Leti Timur dan Nusaniwe. Dengan demikian, nelayan dapat menjual hasil tangkapan lebih dekat dengan lokasi pendaratan ikan tanpa harus mengeluarkan biaya transportasi tambahan ke Pasar Mardika.
Ia berharap pedagang dan masyarakat ikut membiasakan diri menggunakan transaksi digital. Sebab, menurutnya, keberhasilan sebuah inovasi tidak hanya ditentukan oleh kesiapan pemerintah dan teknologi, tetapi juga dukungan masyarakat.
Ia turut menyampaikan bahwa elektronifikasi transaksi pemerintah Kota Ambon telah mencapai 95,3 persen. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong Ambon sebagai kota yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Penerapan SIRIP IKAN diharapkan menjadi langkah nyata menghadirkan pelayanan yang lebih sederhana bagi masyarakat sekaligus memperkuat pengawasan penerimaan daerah.
Sebab, pada akhirnya, nelayan tidak hanya membutuhkan tempat untuk menjual ikan. Mereka juga membutuhkan sistem perdagangan yang adil, pelayanan yang baik, dan pemerintah yang dapat dipercaya.
