AMBON,CahayaMediaTimur.com-Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengedepankan pencegahan, untuk menghindari konflik terjadi di wilayahnya. Hal ini dikatakan Asisten 3 Maluku Utara, Asrul Gailea dalam paparannya saat mengikuti Rapat Koordinasi Analisis Permasalahan Bidang Penanganan dan Kontijensi Konflik Sosial di Maluku dan Maluku Utara, Rabu (06/08/2025) di Swiss-Belhotel Ambon.
Dalam paparannya Asrul katakan Provinsi Maluku Utara lebih luas dari pulau Jawa dan memiliki 24 suku asli. Jika ditambah dengan pendatang, maka kurang lebih ada 50 suku.
Dari kondisi ekonomi makro, Maluku Utara memiliki pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Bahkan tertinggi di Indonesia.
” Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi kita mencapai 20,49persen. Saat ini hampir 35persen. Sedangkan tingkat kemiskinan 2,8% saja . Inflasi dibawah 3 persen. Masih di bawah rata-rata nasional. Pengangguran terbuka hanya 4,03%,”jelasnya.
Asrul katakan, dari sisi eksport, Maluku Utara unggul di pertambangan, antara lain biji besi , emas, dan nikel yang saat ini sedang tren.
Untuk neraca perdagangan, dirinya mengakui masih tergantung provinsi lain, yaitu dari Jawa Timur, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.
“Kita baru mampu berproduksi 30persen. 70 persen harus didatangkan dari daerah lain,”akunya.
Untuk penanganan konflik, Asrul katakan sudah tertuang dalam
visi misi Gubernur Malut, Sherly Tjoanda Laos – Sarbin Sehe.
“Visi Gubernur dan Wagub Maluku Utara yaitu bangkit, maju, sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan. Di dalam misi keempat, terkait penanganan konflik yaitu demokrasi, stabilitas dan investasi: meningkatkan indeks demokrasi dan daya saing investasi,”terangnya.
Pada paparan tersebut, Asrul jelaskan, konflik adalah bentuk perseteruan atau fisik kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih dalam kurun waktu tertentu, berdampak luas dan mengakibatkan ketidak amanan dan disintegrasi sosial.
Oleh karena itu, Pemerintah Maluku Utara memiliki Perda nomor 5 tahun 2018 tentang konflik sosial, yang memuat tentang Plpembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial.
“Untuk jenis-jenis konflik sosial antara lain, antar individu, kelompok, sosial , etnis , agama, politik dan ekonomi,”ucapnya.
Dia katakan ada beberapa variabel pengukur penyebab konflik sosial, antara lain, perbedaan kepentingan , persaingan internal, komunikasi yang buruk, aspek kepentingan perbedaan nilai dan norma , keterbatasan sumber daya manusia, kriminalitas serta pengaruh media sosial.
Sedangkan untuk penanganan konflik sosial di Malut, pemda lakukan secara sistematis dan terencana. Hal yang paling utama dilakukan adalah pencegahan. Jika terjasu konflik maka akan dilakukan upaya penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik .
“Strategi penanganan konflik dilakukan dengan beberapa pendekatan. Yang pertama dialog, kedua mitigasi, ketiga peringatan,keempat kesepakatan bersama antar kelompok dan yang kelima kepastian hukum.
Kalau mediasi dan dialog tidak mencapai kesepakatan, maka penegakan hukum adalah penanganan terakhir, “pungkasnya.
Terkait unsur-unsur terkait yang akan dilibatkan dalam penanganan konflik, yaitu Forkopimda, TNI- Polri, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah desa dan tokoh agama.
“Untuk tokoh adat, kita punya 4 kesultanan. Jadi dalam penanganan konflik, penting untuk lakukan pendekatan dengan mereka,”sebutnya.
Asisten 3 Setda Maluku ini juga menerangkan, untuk konflik individu , biasanya penyebab karena pengaruh minuman keras. Konflik kelompok, banyak terjadi di Halmahera Utara, Halmahera Barat, dan Tidore Kepulauan.
“Yang terakhir ini terkait DOB. Jadi ini merupakan masukan untuk Pemerintah Pusat. Karena sudah 26 tahun ibu kota Maluku Utara, Sofifi masih desa. Sofifi belum dimekarkan. Masih ada pro dan kontra. Pempus harus menyelesaikannya,”pintanya.
Asrul mengatakan, konflik akubat tapal batas banyak terjadi antara Halmahera Utara dan Halmahera Barat. Bahkan satu desa ada 2 kepala desa.
“Untuk konflik sosial, banyak terjadi di Halmahera Tengah, HalmaheraUtara, Halmahera Timur, Taliabu dan Halmahera Selatan. Ini merupakan sebab akibat pada kawasan pertambangan, jadi ada kecemburuan sosial, termasuk aspek kemiskinan, dimana ada yang berpendapatan tinggi dan ada yang rendah. Ini juga yang menjadi konflik ekonomi,”tandasnya.
Hal yang istimewa di Maluku Utara menurutnya adalah tidak adanya konflik antar etnis.
“Konflik agama pernah terjadi di tahun 1999. Namun penyebab atau akar permasalahannya bukan dari Maluku Utara. Kami dapat migrasi dari Maluku,”ujarnya.
Untuk konflik politik, Asrul ungkapka hampir di semua daerah pada saat Pilkades, Pilkada hingga Pilpres.
