Ambon,CahayaMediaTimur.com-PT Bank Maluku-Maluku Utara mendorong penguatan peran badan usaha milik daerah (BUMD) melalui dukungan regulasi dan kebijakan dari DPR RI.
Direktur Utama Bank Maluku Malut, Syahrisal Imbar, mengatakan hal itu disampaikan langsung dalam pertemuan bersama Komisi II DPR RI di Ambon, Kamis (16/4/2026), dalam agenda pengawasan.
“Kunjungan ini penting karena Komisi II punya peran besar dalam mendukung pemerintahan daerah dan BUMD, termasuk dari sisi regulasi,” kata Syahrisal kepada wartawan usai pertemuan.
Dalam forum tersebut, Bank Maluku – Malut memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai kendala sekaligus kebutuhan dukungan, khususnya bagi bank pembangunan daerah di Maluku dan Maluku Utara.
Menurut Syahrisal, sejumlah regulasi yang lahir dari Komisi II selama ini dinilai cukup membantu, namun masih diperlukan penguatan agar BUMD mampu bersaing dan berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi daerah.
“Kami sampaikan langsung apa saja yang perlu disupport agar peran BUMD, khususnya bank daerah, bisa lebih maksimal,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, pihaknya juga menerima apresiasi atas kinerja yang telah dicapai, sekaligus masukan untuk perbaikan ke depan.
Selain dukungan DPR, Syahrisal menilai peran pemerintah daerah, terutama gubernur, juga menjadi faktor penting dalam mendorong kinerja Bank Maluku Malut.
“Sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, dan kebijakan dari pusat sangat menentukan. Dengan arahan yang ada, kami optimistis ke depan bank ini akan semakin kuat dan berkembang,” katanya.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Bank Maluku Malut sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah, sekaligus meningkatkan kontribusi BUMD dalam pembangunan di kawasan Maluku dan Maluku Utara.
