Ambon,CahayaMediaTimur.com-Wakil Wali Kota Ambon Ely Toisuta menantang pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kota Ambon untuk berani naik kelas dan mengubah pola pikir bisnis desa. Penegasan itu disampaikan saat membuka Workshop Business Feasibility Bootcamp BUMDes di Pasific Hotel Ambon, Selasa (24/02/2026).
Di hadapan raja, kepala desa, pengelola BUMDes, dan pimpinan OPD, Toisuta menegaskan bahwa BUMDes tidak boleh lagi dijalankan sekadar untuk memenuhi administrasi atau menghabiskan penyertaan modal desa. Menurutnya, setiap unit usaha wajib disusun dengan perencanaan matang dan hitungan yang rasional.
“Kalau tidak dihitung dengan benar, risikonya kerugian. Dan yang rugi bukan hanya pengelola, tetapi masyarakat desa,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya studi kelayakan bisnis yang mencakup analisis pasar, aspek teknis, proyeksi keuangan, hingga manajemen risiko. Di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat, kata dia, BUMDes harus mampu Memastikan usaha yang dijalankan benar-benar layak, menguntungkan, dan berkelanjutan.
Workshop dua hari ini difokuskan pada praktik penyusunan Business Model Canvas, perhitungan Break Even Point (BEP), Return on Investment (ROI), serta penerapan sistem pencatatan keuangan digital untuk meningkatkan transparansi.
Ketua Umum Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Kebijakan Publik, Baretha Meisar Totioka, menjelaskan bahwa penguatan kapasitas ini penting agar BUMDes tidak lagi bergantung pada bantuan, tetapi mampu berdiri sebagai pilar ekonomi desa berbasis riset dan kalkulasi finansial yang akurat.
Menurutnya, banyak BUMDes gagal bukan karena kekurangan modal, melainkan karena lemahnya perencanaan dan tidak jelasnya pemisahan peran antara pengawas dan pengelola usaha.
Sebagai hasil akhir, setiap peserta diminta menyusun dokumen rencana bisnis lengkap yang siap diterapkan di desa masing-masing, termasuk identifikasi risiko dan rencana tindak lanjut.
Toisuta berharap, setelah bootcamp ini, BUMDes di Ambon tidak lagi berjalan tanpa arah.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan BUMDes akan menjadi tolok ukur kepemimpinan desa dalam membangun kemandirian ekonomi.
“Jangan pulang hanya bawa sertifikat. Pulanglah dengan rencana yang siap dieksekusi dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tandasnya.
