Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan.
Hutang obat rumah sakit ini dilaporkan mencapai Rp 4 miliar, sebuah angka yang cukup besar dan berdampak langsung pada layanan kesehatan bagi masyarakat.
Hal ini terkonfirmasih saat disampaikan langsung oleh Direktur RSUD Masohi, Anang Rumuar,SH dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPRD Maluku Tengah, Senin,(16/06/2025).
Menurutnya, tunggakan tersebut telah ada sejak dirinya menjabat sebagai Direktur.
“Saya masuk, utangnya sudah Rp. 4 miliar ke pihak ketiga dan sebagian besar ke perusahaan farmasih,”Ujar Anang.
Akibat utang yang menumpuk, pihak ke-tiga memilih untuk menunda suplai obat ke RSUD Masohi.
Imbasnya, banyak pasien dan keluarganya harus mengeluarkan kepeng (uang) sendiri untuk membeli obat di apotek luar rumah sakit.
Kesehatan menjadi hal mendasar yang perlu dimiliki oleh setiap negara. Bahkan hak atas kesehatan dinyatakan pula dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia terus berupaya menghadirkan kemudahan akses pelayanan kesehatan kepada setiap warganya. Hal itu sebagai upaya untuk menjamin kesehatan setiap warganya. Bahkan program tersebut mampu memberikan layanan kesehatan gratis kepada setiap warga negara.
Ada berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menjamin kesehatan setiap warganya, salah satunya melalui hadirnya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program tersebut diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan diimplementasikan pada tanggal 1 Januari 2014.
BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program tersebut pun terus berupaya untuk melakukan transformasi.
Berbanding terbalik dengan cita-cita Negara dalam melindungi masyarakatnya dalam perlindungan kesehatan. Faktanya apa yang dialami oleh Pasien BPJS Kesehatan di RSUD Masohi. Keresahan akan pelayanan obat-obatan semakin banyak dikeluhkan di RSUD Masohi.
Pasien BPJS Mengeluh, Beli Resep Mahal di Apotek luar
Kalangan pasien peserta BPJS Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku banyak yang mengeluh terhadap pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi yang senantiasa menyuruh para pasien BPJS menebus resep obat dokter di apotik luar RSUD setempat dengan harga yang relatif mahal ketika dibeli.
Dengan dalih stok obat fronas pada apotek di RSUD setempat telah habis. Kondisi ini tentunya dinilai sangat merugikan pihak pasien BPJS, baik itu pasien rawat inap maupun rawat jalan dan tentunya melenceng dari Persturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2018.
Dari hasil penelusuran, ternyata RSUD Masohi sementara tidak baik-baik saja. Pasalnya angka hutang RSUD Masohi terhadap pihak ke-III menembus 4M. Angka yang cukup fantastis membuat pasien BPJS Kesehatan harus membeli obat di apotik-apotik diluar.
Berdasarkan Permenkes RI No. 28 Tahun 2014, pasien BPJS berhak mendapatkan obat yang tercantum dalam formulasi nasional (Fornas) dengan model pembiayaan paket inasibijis (Diagnosa penyakit pasien menurut dokter). Jika ada obat diluar format tetap dapat diberikan dan menjadi tanggungjawab rumah sakit.
Ketika mengacu pada Permenkes RI No. 28 Tahun 2014 tersebut seharusnya pihak RSUD lah yang menyediakan obat – obatan bagi peserta BPJS.
Dari hasil penelusuran media ini, klaim BPJS Kesehatan pada tahun 2023 sebesar Rp. 26.050.719.600,- , tahun 2024 sebesar Rp. 26.075.805.900,- dan Klaim di bulan Januari dan Februari 2025 sebesar Rp. 3.400.438.700.
Dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menunjukan Peserta BPJS Kesehatan memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau jaminan kesehatannya di bayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
