Ambon, CahayaMediaTimur.com – DPRD Provinsi Maluku menunjukkan kekecewaan mendalam terhadap kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang dinilai belum mampu memberikan kontribusi signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, menyikapi hal itu dengan tegas dan menyerukan reformasi menyeluruh pada BUMD-BUMD tersebut, mulai dari perombakan manajemen hingga transformasi model bisnis. Pernyataan keras ini disampaikan Benhur kepada wartawan, di Rumah Aspirasi Rakyat Karang Panjang, Selasa (25/11/2025).
Benhur menyoroti adanya disparitas yang mencolok antara potensi bisnis yang dimiliki BUMD, dengan realisasi setoran PAD yang diterima pemerintah daerah selama ini. Ia menilai, kondisi ini sangat memprihatinkan dan membutuhkan tindakan korektif yang cepat dan tepat.
”Kita tidak bisa lagi mentolerir kondisi BUMD yang jalan di tempat, bahkan merugi. PAD kita sangat bergantung pada kinerja BUMD, sementara kontribusi mereka masih jauh dari harapan,” pungkasnya kesal.
BUMD yang menjadi sorotan utama oleh adalah, Dok Wayame. Ia mengungkapkan, setoran PAD dari Dok Wayame selama ini sangat minim, hanya berkisar Rp500 juta. Ironisnya, di saat yang sama para pengelola BUMD tersebut justru disebut-sebut menikmati keuntungan pribadi, yang tidak sebanding dengan kontribusi resmi yang diberikan kepada daerah.
”Ini sangat tidak adil dan tidak bisa dibiarkan. Kita harus melakukan audit investigasi secara menyeluruh, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Dok Wayame. Jika terbukti ada penyimpangan, kita harus tindak tegas,” tegas Ketua DPRD Maluku.
Menurutnya, perbaikan kinerja Dok Wayame hanya bisa dilakukan melalui perombakan manajemen secara total, dan transformasi model bisnis yang lebih profesional dan transparan.
Selanjutnya Benhur juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap kinerja BUMD oleh pihak-pihak, yang kompeten dan independen.
Selain Dok Wayane. Ia juga menyoroti kinerja BUMD lainnya, seperti PD Panca Karya dan PT Bank Maluku dan Maluku Utara (Malut). Dan mendorong PD Panca Karya untuk mengoptimalkan seluruh unit usahanya, agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi PAD.
Sementara PT. Bank Maluku dan Malut diminta untuk menekan biaya operasional, termasuk gaji direksi dan komisaris, demi meningkatkan efisiensi.
”Bank Maluku juga harus memacu digitalisasi perbankan, untuk memperbesar sumber pendapatan baru. Kita tidak bisa lagi mengandalkan model bisnis konvensional, yang sudah ketinggalan zaman,” ujar Benhur.
Benhur menegaskan, bahwa DPRD Provinsi Maluku akan terus mengawal proses reformasi BUMD secara intensif. Ia berjanji, akan membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja BUMD secara berkala.
”Kita akan panggil semua direksi BUMD untuk dimintai keterangan, terkait kinerja mereka. Jika tidak ada kemajuan yang signifikan, kita tidak akan segan-segan untuk merekomendasikan penggantian direksi,” ucap Benhur tegas
Benhur berharap, dengan adanya reformasi yang menyeluruh, BUMD-BUMD di Maluku dapat menjadi motor penggerak perekonomian daerah dan memberikan kontribusi yang optimal bagi peningkatan PAD. Ia juga berharap, reformasi ini dapat menciptakan iklim bisnis yang lebih sehat dan transparan di lingkungan BUMD.
”Kita butuh BUMD yang profesional, transparan, dan akuntabel. BUMD harus menjadi sumber pendapatan daerah yang handal, bukan malah menjadi beban,” tutup Benhur.
