Tanimbar,CahayaMediaTimur.com-Bupati Kepulauan Tanimbar, Ricky Jauwerissa, akhirnya memberikan klarifikasi menanggapi tudingan bahwa dirinya bersikap represif dan melakukan kriminalisasi terhadap sejumlah tenaga PPPK(P3K)paruh waktu yang terlibat dalam aksi demonstrasi baru-baru ini.
Dalam konferensi pers di Saumlaki, Rabu (22/10/2025), Bupati Jauwerissa menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak berniat membungkam suara rakyat.
Ia menjelaskan, langkah hukum yang ditempuh semata-mata merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusionalnya untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi fasilitas negara.
“Tidak ada satu pun warga yang diproses karena menyampaikan aspirasi. Tapi ketika aksi berubah menjadi anarkis dan merusak fasilitas negara, itu sudah wilayah hukum. Pemerintah tidak boleh tinggal diam,” tegas Jauwerissa.
Bupati mengingatkan, sejak awal ia telah menghormati hak masyarakat untuk berpendapat. Bahkan, saat aksi pada 1 Oktober lalu, ia hadir langsung menemui demonstran, baik di Kantor Bupati maupun di halaman kantor DPRD Saumlaki.
“Saya tahu betul perasaan mereka. Banyak dari mereka sudah mengabdi belasan tahun. Tapi beta juga harus menjaga agar penyampaian aspirasi tetap dalam koridor hukum,” ujarnya.
Jauwerissa juga membantah keras tudingan, bahwa laporan polisi terkait perusakan fasilitas merupakan perintah langsung dirinya untuk “membungkam suara rakyat”.
Ia menegaskan, laporan itu adalah hasil koordinasi internal Pemkab Tanimbar, menyusul adanya pelanggaran nyata. Dirinya menyebut tidak memerintah siapa pun untuk menahan atau menakut-nakuti rakyat.
“Tapi kalau ada bukti pelanggaran, proses hukum harus tetap berjalan. Itu bagian dari tata kelola pemerintahan yang benar,” katanya.
Ia juga menambahkan adanya indikasi oknum tertentu memanfaatkan aksi damai para tenaga P3K, untuk memprovokasi massa hingga situasi menjadi tidak terkendali.
Meskipun mengambil langkah tegas, Bupati Jauwerissa mengaku memahami keresahan para tenaga P3K paruh waktu yang merasa belum mendapatkan keadilan dalam proses seleksi.
Untuk itu Bupati berjanji akan terus membuka ruang dialog dan evaluasi terhadap sistem rekrutmen, asalkan disampaikan dengan cara yang benar.
“Pemerintah ini rumah bersama. Kalau ada masalah, datanglah bicara baik-baik. Beta dan Ibu Wakil tidak anti kritik. Tapi marilah kita jaga agar cara menyampaikan pendapat tidak melukai kepentingan orang banyak,” ajaknya.
Menutup pernyataannya, Jauwerissa menyebut insiden tersebut sebagai pengalaman penting di awal masa kepemimpinannya, menegaskan komitmennya untuk memimpin Tanimbar tetap damai dan beradab.
“Kepemimpinan bukan soal siapa yang berkuasa, tapi bagaimana kita melayani dengan hati, sekaligus menegakkan aturan dengan tegas. Beta belajar dari semua ini,” pungkasnya
