Piru,CahayaMediaTimur.com-Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu pemerintahan daerah seharusnya tidak dibangun di atas persepsi ataupun dinamika politik semata, melainkan melalui indikator yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dalam ilmu administrasi publik, evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan harus memperhatikan proses, capaian kebijakan, kemampuan membangun kolaborasi antar lembaga, serta hasil pembangunan yang dapat diverifikasi.
Tokoh muda Kabupaten Seram Bagian Barat, Mozes Rutumalessy menilai bahwa narasi yang menyimpulkan Bupati SBB Ir. Asri Arman gagal menjalankan visi dan misi pembangunan merupakan penilaian yang terlalu dini apabila tidak didukung oleh data yang komprehensif.
Menurut Mozes, selama memimpin Kabupaten Seram Bagian Barat, Ir. Asri Arman menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun komunikasi strategis dengan pemerintah pusat guna memperjuangkan berbagai program pembangunan bagi daerah.
“Di tengah kebijakan efisiensi dan pemangkasan anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat terhadap berbagai daerah, termasuk Kabupaten Seram Bagian Barat, Bupati Asri Arman tetap mampu memperjuangkan program-program pembangunan. Salah satu indikator yang dapat dilihat adalah dukungan Program Inpres Irigasi senilai Rp 84 miliar serta upaya pemerintah daerah memperjuangkan usulan pembangunan infrastruktur sumber daya air untuk Tahun Anggaran 2027. Itu menunjukkan adanya kerja pemerintahan yang tidak boleh diabaikan,” ujar Mozes.
Ia menegaskan bahwa dalam perspektif kebijakan publik, keberhasilan pemerintah tidak semata-mata diukur dari banyaknya proyek fisik yang selesai dalam waktu singkat, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan dukungan pemerintah pusat, membangun koordinasi lintas sektor, serta menyiapkan fondasi pembangunan jangka panjang.
Mozes berpendapat bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Namun menurutnya, kritik akan memiliki nilai apabila disampaikan berdasarkan fakta, data, dan ukuran yang objektif, bukan hanya berdasarkan penilaian subjektif.
“Saya menghormati setiap kritik terhadap pemerintah daerah. Akan tetapi, kritik yang tidak dibangun di atas data justru berpotensi membentuk persepsi yang tidak utuh di tengah masyarakat. Dalam demokrasi, masyarakat berhak mengkritik, tetapi kritik juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional,” katanya.
Lebih lanjut, Mozes menilai bahwa pola kepemimpinan Ir. Asri Arman memperlihatkan pendekatan yang lebih banyak menyentuh masyarakat secara langsung. Menurutnya, setelah menjalankan agenda pemerintahan di tingkat pusat, Bupati SBB tetap aktif melakukan kunjungan kerja ke berbagai wilayah bersama Ketua TP PKK Kabupaten Seram Bagian Barat, Yeni Asri, untuk melihat langsung kondisi masyarakat serta memastikan program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan daerah.
“Saya melihat pola kepemimpinan beliau tidak berhenti pada urusan administrasi pemerintahan. Beliau memilih hadir langsung di tengah masyarakat, baik di wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan maupun di desa-desa yang letaknya jauh. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa pelayanan publik tidak hanya dilakukan dari balik meja, tetapi juga melalui kehadiran langsung pemerintah di lapangan,” ungkap Mozes.
Menurutnya, intensitas kunjungan lapangan yang dilakukan Bupati bersama Ketua TP PKK merupakan bagian dari implementasi visi dan misi pembangunan yang pernah disampaikan kepada masyarakat pada masa kampanye.
Mozes juga mengingatkan agar ruang publik tidak dipenuhi oleh narasi yang mengabaikan fakta-fakta pembangunan yang sedang berjalan.
“Perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun masyarakat juga perlu melihat keseluruhan proses pembangunan secara objektif. Penilaian terhadap pemerintah seharusnya didasarkan pada data, capaian program, dan indikator yang dapat diuji, bukan hanya pada persepsi atau dinamika politik,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa budaya demokrasi yang sehat menuntut kritik yang argumentatif sekaligus berbasis bukti. Dengan demikian, masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah secara adil, tanpa mengabaikan keberhasilan yang telah dicapai maupun tantangan yang masih harus diselesaikan.
Menurut Mozes, membangun Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, ruang publik hendaknya diisi dengan kritik yang konstruktif, berbasis fakta, serta mampu mendorong perbaikan kebijakan demi kepentingan masyarakat luas.
