Ambon,CahayaMediaTimur.com-Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagai wujud penguatan komitmen pelayanan publik dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, (6/1), bertempat di Gedung Serbaguna LPKA Ambon.
Kegiatan diawali dengan apel yang dipimpin langsung oleh Kepala LPKA Ambon, Kurniawan Wawondos, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja oleh para pejabat struktural. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen bersama dalam peningkatan kinerja organisasi.
Dalam arahannya, Kepala LPKA Ambon, Kurniawan Wawondos, menegaskan bahwa penandatanganan Perjanjian Kinerja merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan terukur dan berorientasi pada hasil.
“Melalui perjanjian kinerja ini, seluruh jajaran LPKA Ambon diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip SAKIP,” tegas Kurniawan.
Kepala Subbagian Umum LPKA Ambon, Welly D. Diasz, menyampaikan bahwa Perjanjian Kinerja menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan program kerja dan pengelolaan administrasi.
“Dokumen perjanjian kinerja ini menjadi acuan bagi setiap unit kerja dalam menjalankan tugasnya agar selaras dengan target organisasi dan mendukung peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin (WASGAKIN) LPKA Ambon, Safah, menekankan pentingnya komitmen kinerja dalam memperkuat pengawasan internal.
“Perjanjian kinerja menjadi dasar penguatan disiplin dan pengawasan agar seluruh pelaksanaan tugas berjalan sesuai ketentuan serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang berintegritas,” ungkap Safah.
Melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 ini, LPKA Ambon meneguhkan komitmennya untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta memberikan pelayanan publik yang optimal dan berkelanjutan.
