Maruapey:Dana Desa tidak bisa Diperbolehkan untuk Membiayai Pembangunan Kantor Desa

oleh -0 views

Piru,CahayaMediaTimur.com-Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) melalui Inspektorat Daerah terus memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Upaya ini dilakukan untuk memastikan seluruh program pembangunan yang direncanakan pemerintah desa, khususnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Kepala Inspektorat Kabupaten SBB, Indra Maruapey, mengatakan salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah ketepatan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), terutama untuk membiayai pembangunan fisik Kantor Desa maupun Balai Desa.

 

Hal tersebut turut berkaitan dengan pembangunan Kantor Desa Uraur yang hingga kini belum dilanjutkan atau masih mangkrak. Menurut Maruapey, kondisi tersebut perlu dilihat berdasarkan ketentuan teknis penggunaan dan pemanfaatan DD maupun ADD, sehingga keputusan mengenai kelanjutan pembangunan harus melalui mekanisme perencanaan desa.

 

Ia menjelaskan, kelanjutan pembangunan Kantor Desa Uraur pada prinsipnya menjadi kewenangan pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keputusan tersebut harus didasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), dengan mempertimbangkan usulan masyarakat serta skala prioritas program yang dibutuhkan.

 

“Untuk kelanjutan pembangunan di desa, semuanya harus kembali pada mekanisme Musrenbang Desa. Pemerintah desa bersama BPD memiliki kewenangan untuk membahas dan menetapkan program serta kegiatan berdasarkan usulan dan skala prioritas yang nantinya dituangkan dalam APBDes,” jelas Indra pada awak media di Piru, Selasa (17/11/2026).

 

Dirinya mengatakan, pemerintah desa harus memahami secara baik regulasi yang mengatur penggunaan Dana Desa, khususnya terkait fokus pemanfaatan anggaran. Sebab, tidak semua jenis pembangunan fisik dapat dibiayai menggunakan Dana Desa, termasuk pembangunan gedung perkantoran pemerintahan desa.

 

Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025. Dalam regulasi itu ditegaskan bahwa Dana Desa tidak diperbolehkan untuk membiayai pembangunan Kantor Desa maupun Balai Desa, kecuali untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan dengan nilai paling banyak Rp25 juta.

 

Sementara itu, pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk Kantor Desa dan Balai Desa, pada prinsipnya dapat menggunakan sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.

 

Maruapey menegaskan, perbedaan ketentuan penggunaan DD dan ADD harus menjadi perhatian serius pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan. Setiap kegiatan harus disesuaikan dengan aturan, kemampuan keuangan desa, serta sumber pendanaan yang diperbolehkan agar tidak menimbulkan persoalan dalam pengelolaan anggaran.

 

“Jangan sampai pemerintah desa menetapkan suatu program, tetapi tidak memperhatikan ketentuan sumber pendanaannya. Karena itu, setiap rencana kegiatan harus dikaji dengan baik, sehingga penganggarannya tepat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

 

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penyusunan APBDes bukan hanya menjadi tanggung jawab administratif pemerintah desa. Proses tersebut wajib melalui pembahasan dan kesepakatan bersama BPD dengan mengacu pada dokumen perencanaan desa, kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan yang tersedia.

 

Untuk memastikan proses tersebut berjalan sesuai ketentuan, Pemerintah Kabupaten SBB melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), camat, serta Inspektorat Daerah akan memperkuat koordinasi dalam pembinaan, evaluasi dan pengawasan terhadap rancangan APBDes. Pengawasan ini bertujuan memastikan setiap penggunaan anggaran memiliki dasar perencanaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis maupun keuangan.

 

Ia juga mengingatkan agar pemerintah desa tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik Kantor Desa dan Balai Desa, tetapi tetap mengutamakan kebutuhan masyarakat. Program pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur lingkungan, pemberdayaan ekonomi hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat harus menjadi bagian penting dalam penetapan prioritas pembangunan desa.

 

Melalui penguatan pembinaan dan pengawasan tersebut, Pemerintah Kabupaten SBB berharap pengelolaan keuangan desa semakin tertib, transparan dan akuntabel. Dengan demikian, setiap anggaran yang dialokasikan melalui DD maupun ADD dapat digunakan sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.