Ambon,CahayaMediaTimur.com-Majelis Pengurus Wilayah (MPW) Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Maluku mengeluarkan ultimatum keras terkait kinerja Kepolisian Daerah (Polda) Maluku. Meski menegaskan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah, Pemuda ICMI menilai Polda Maluku belum menunjukkan langkah maksimal dalam menjaga keamanan, meredam konflik, dan menuntaskan berbagai persoalan strategis di tanah Maluku.
Dalam keterangan persnya, Pemuda ICMI menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bagian dari hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, sebagaimana dijamin oleh undang-undang.
“Kami mendukung penuh kedamaian di Maluku. Tetapi jika ada dugaan keterlibatan oknum aparat dalam praktik-praktik ilegal, itu harus ditindaklanjuti secara serius. Kami tidak menghakimi, tetapi meminta Kapolda melakukan evaluasi menyeluruh. Jika tidak, maka lebih baik Polda Maluku dikembalikan ke Jakarta,” tegas MPW Pemuda ICMI Maluku.
Ketua Umum Majelis Pengurus Wilayah Pemuda Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia Provinsi Maluku (MPW PEMUDA ICMI MALUKU) yang juga selaku mantan Ketua Umum HMI Cabang Ambon (2019-2020), Burhanudin Rumbouw S.Pi., M.Si, merinci hal mendesak yang perlu segera diambil langkah konkret, di antaranya:
– Evaluasi total jajaran Polres se-Maluku, agar mitigasi konflik berjalan maksimal dan konflik sosial tidak terus berulang.
– Menindaklanjuti dugaan praktik ilegal yang menyeret oknum anggota kepolisian, seperti persoalan minyak ilegal, tambang emas, hingga batu sinabar.
– Mencopot Kapolres yang dinilai lalai atau diduga membiarkan anggotanya terlibat dalam praktik ilegal, termasuk di wilayah Ambon, Seram Bagian Barat, dan Buru.
– Membuka secara transparan penanganan kasus internal, termasuk dugaan praktik tidak terpuji di lingkungan Irwasda Polda Maluku, agar tidak merusak marwah institusi Polri.
Menurut Pemuda ICMI, tanpa langkah tegas dan transparan, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian akan semakin terkikis. Hal itu berpotensi melahirkan instabilitas baru yang dapat mengancam perdamaian di Maluku.
“Kami tidak ingin Maluku kembali ke masa kelam. Kritik ini bukan bentuk permusuhan, melainkan dorongan agar Polri lebih profesional dan menjaga marwahnya. Bila evaluasi tidak segera dilakukan, maka opsi mengembalikan Polda Maluku ke Jakarta harus dipertimbangkan serius,” tutup MPW Pemuda ICMI Maluku.
