Ambon,CahayaMediaTimur.com-Pemerintah Kota Ambon bersiap meninggalkan kantor lama yang dinilai tak lagi layak. Gedung yang kerap bocor saat hujan dan tak mampu menampung seluruh pegawai itu akan digantikan dengan kantor baru di kawasan Passo melalui skema kerja sama dengan investor.
Rencana tersebut disampaikan Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, bersama Wakil Wali Kota Ely Toisuta, dalam konferensi pers capaian 17 program prioritas di ruang Vlesingen Balai Kota Ambon, Jumat (20/02/2026).
Bodewin menegaskan, pembangunan kantor baru bukan sekadar proyek fisik, melainkan kebutuhan mendesak. Selain kondisi bangunan yang sering bocor, kapasitas ruang kerja dinilai sudah tidak memadai untuk menampung seluruh aparatur sipil negara.
“Kita butuh kantor yang representatif, yang layak dari sisi daya tampung, fungsi, dan estetika. Ini menyangkut wajah kota,” kata Bodewin.
Ia menjelaskan, Pemkot memiliki lahan seluas 7 hektare di kawasan Passo yang selama ini belum dimanfaatkan maksimal. Lahan itu akan dikembangkan menjadi kawasan perkotaan modern, sekaligus lokasi kantor baru wali kota.
Karena keterbatasan APBD, pembiayaan proyek tidak akan dibebankan pada kas daerah. Pemerintah memilih skema Build Operate Transfer (BOT), di mana investor membangun dan mengelola kawasan tersebut dalam jangka waktu tertentu sebelum akhirnya diserahkan kepada pemerintah.
Dalam konsep yang dirancang, investor akan membangun fasilitas seperti apartemen, hotel, dan infrastruktur pendukung lainnya. Sebagai bagian dari perjanjian, investor juga wajib membangun gedung perkantoran Pemerintah Kota Ambon.
“Tanahnya milik pemerintah, pembangunannya oleh investor. Mereka kelola dalam periode tertentu, lalu asetnya kembali ke pemerintah,” ujarnya.
Pemkot mengklaim sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah investor yang telah menyusun perencanaan dan desain awal kawasan. Konsep pengembangan disebut mengusung pendekatan modern dan berkelanjutan, termasuk pengelolaan limbah dan penggunaan material yang lebih ramah lingkungan.
Selain proyek kantor wali kota, Pemkot Ambon juga menyiapkan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) untuk mendukung pembangunan infrastruktur lain di tengah tekanan fiskal daerah.
Bodewin menekankan, kolaborasi dengan investor menjadi opsi realistis agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan stabilitas keuangan daerah.
“Dengan kemampuan anggaran yang terbatas, kita harus mencari jalan pembiayaan alternatif. Yang penting transparan, akuntabel, dan memberi manfaat bagi kota,” tegasnya.
