PIRU,CahayaMediaTimur.com-Persoalan perusahan Pisang Abaka (PT. SIM) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Barat (SBB) sudah berada di titik terang, setelah adanya pertemuan antara Pemkab SBB dan Gubernur Maluku, serta pihak PT. SIM, beberapa waktu lalu.
Kendati demikian, adanya penyelesaian antara Pemkab SBB dan PT. SIM yang tidak diterima dengan baik oleh beberapa pihak yang sejauh ini punya kepentingan untuk menggoyangkan pemerintahan Bupati Asri Arman, dengan mengadu domba PT. SIM, masyarakat, dan Bupati.
Menyikapi hal tersebut, pejuang pemekaran Kabupaten SBB, Yopi Puttileihalat kepada media ini di Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten SBB, Minggu (17/8/2025) mengatakan, kepentingan kelompok yang sengaja memanfaatkan situasi Pemkab SBB dengan PT. SIM, untuk menyerang Bupati.
“Padahal masalah investasi PT. SIM dan Pemda aman – aman saja, seperti yang di sampaikan oleh pihak manajemen perusahaan. Masalah ini sudah selesai di bicarakan bersama Gubernur Maluku dan Bupati, bersama DPR SBB dan juga pihak perusahan yang telah mencapai kesepakatan bersama. Lalu apa lagi yang di persoalkan,” tandas Puttileihalat.
Untuk itu dikesempatan ini Puttileihalat meminta kepada tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh politik di SBB, agar meberikan pikiran yang positif dan konstruktif, agar bisa menjaga iklim investasi yang baik di daerah ini.
Selaku salah satu orang yang ikut memekarkan Kabupaten bertajuk Saka Mese Nusa ini, Puttileihalat sangat sesali isu-isu yang sengaja dimainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, dengan memberikan informasi jika Kabupaten SBB rawan investasi.
Sampai-sampai kata dia, orang-orang ini menyimpulkan bahwa Bupati tidak mendukung keberadaan perusahan di SBB. Padahal nyatanya adalah masyarakat dan Bupati sangat welcome terhadap investor yang mau menanamkan modal di daerah ini.
“Saya sangat yakin, pa Bupati Asri Arman lebih mengutamakan kepentingan rakyat dan ingin agar perekonomian di daerah ini cepat pulih. Dan beliau sangat mengapresiasi PT. SIM berinvestasi di daerah ini untuk perekonomian masrakyat yang lebih baik,” ujarnya.
Menurut dia, kalau masalah lahan yang selama ini menjadi pemicu persoalan, itu sepenuhnya tanggung jawab perusahan dengan masyarakat pemilik lahan. Bukan pemerintah dalam hal ini Bupati yang harus disalahkan.
Maka dirinya meminta pihak PT. SIM untuk terus melakukan komunikasi dengan pemerintah SBB, unsur Muspida dan tokoh masyarakat, agar investasi perusahaan dapat berjalan dengan baik dan nyaman, tanpa mendengar masukan dari pihak-pihak yang selama ini sengaja mengacaukan keberadaan PT. SIM.
“Selaku tokoh pemekaran, saya meminta kepada pak Bupati untuk terus fokus terhadap tugas-tugas pemerintahan. Karena segenap masyarakat menaruh harapan di pundak Bupati, untuk melakukan perubahan-perubahan yang signifikan,” pungkasnya.
