Ambon,CahayaMediaTimur.com-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku menggelar kegiatan Community of Practice dengan tema “Manajemen Komunikasi Krisis Pemasyarakatan”, Jumat (11/9). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom tersebut diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Ditjenpas Maluku, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas aparatur dalam menghadapi dinamika komunikasi dan krisis di lingkungan pemasyarakatan.
Kegiatan ini menghadirkan Novriadi,Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan, sebagai pemberi opening remarks, serta Kevin Latumeten, Ketua Tim Humas dan Teknologi Informasi, sebagai speaker. Sementara itu, jalannya kegiatan dipandu oleh Salsabila Anjar,Analis Kebijakan, selaku moderator. Dalam materi yang disampaikan, manajemen komunikasi krisis ditekankan sebagai strategi penting dalam menjaga reputasi pemasyarakatan ketika menghadapi situasi yang membutuhkan respons cepat dan terukur.
Komunikasi krisis tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi kepada publik, tetapi juga bagaimana organisasi mampu memastikan informasi yang disampaikan akurat, transparan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Materi Community of Practice menekankan tiga prinsip utama, yakni responsif, transparan, dan terstruktur, yang diperkuat melalui komunikasi kolaboratif. Dalam situasi krisis, jajaran pemasyarakatan dituntut mampu merespons perkembangan secara cepat tanpa mengabaikan proses verifikasi informasi. Penyampaian informasi yang tepat menjadi penting untuk mencegah munculnya kesimpangsiuran informasi maupun persepsi negatif di tengah masyarakat.
Kevin Latumeten, dalam pemaparannya menekankan bahwa pengelolaan komunikasi krisis membutuhkan kesiapan seluruh unsur, bukan hanya tim humas. “Dalam situasi krisis, kecepatan harus berjalan beriringan dengan ketepatan informasi. Humas harus mampu menjadi penghubung yang memastikan informasi terverifikasi, pesan organisasi konsisten, dan komunikasi kepada publik dilakukan secara transparan serta terstruktur,” jelas Kevin.
Pembahasan juga menguraikan komponen tim manajemen krisis yang melibatkan kepala UPT pemasyarakatan, humas UPT, serta pejabat terkait. Kolaborasi antarpihak tersebut diperlukan agar setiap penanganan krisis memiliki alur koordinasi yang jelas. Humas memiliki peran strategis dalam menyusun siaran pers dengan pesan kunci yang sesuai dengan opini publik, menyiapkan simulasi wawancara, serta memastikan kesiapan informasi ketika menghadapi pertanyaan dari media.
Dalam menghadapi krisis, penyusunan siaran pers, pesan kunci, konferensi pers, simulasi wawancara, dan monitoring media menjadi instrumen penting. Langkah tersebut memungkinkan organisasi untuk menyampaikan informasi secara terarah sekaligus memantau perkembangan pemberitaan dan respons publik. Dengan demikian, komunikasi tidak dilakukan secara spontan tanpa persiapan, melainkan berdasarkan strategi yang telah disusun.
Melalui kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya membangun mekanisme komunikasi krisis yang terstruktur. Setiap informasi yang akan disampaikan kepada publik harus melalui proses koordinasi dan memastikan fakta yang digunakan telah terverifikasi. Pendekatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kredibilitas institusi sekaligus memberikan kepastian informasi kepada masyarakat.
Melalui Community of Practice Manajemen Komunikasi Krisis Pemasyarakatan, Kanwil Ditjenpas Maluku berkomitmen memperkuat kompetensi komunikasi jajaran pemasyarakatan agar semakin siap menghadapi berbagai situasi krisis. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis kehumasan, tetapi juga membangun budaya komunikasi yang responsif, transparan, terstruktur, dan kolaboratif, sehingga mampu mendukung terjaganya kepercayaan publik serta reputasi positif institusi pemasyarakatan.
