PIRU,CahayaMediaTimur.com-Maraknya polemik belakangan ini terkait kegiatan pisang abaka, sudah sangat meresahkan public, terutama di Bumi Daka Mese Nusa.
“Mulai dari kalangan bawa, menengah sampai elit akademisi dan politik angkat suara, mereka mengexpresikan keresahan mereka lewat demo penolakan kegiatan, palang jalan, pembakaran excavator, demo mendukung jalannya PT SIM, rubuh pohon-pohon tutupi jalan yang sementara berlangsung pagi ini di desa Hatusua, sampai pada komentar-komentar di media-media, semua itu terjadi akibat dari masuknya PT. SIM dengan programnya, penanaman pisang abaka yang katanya untuk mensejaterahkan masyarakat, namun malah kebalikan, masyarakatlah yang ditumbalkan oleh PT.SIM dan para pemangku jabatan yang ada di desa-desa yang bersentuhan langsung dengan kegiatan tersebut, bahkan penguasa yang memberikan izin untuk masuknya perusahan tersebut, semua telah merauk keuntungan lewat bahan pelicin hadirnya PT. SIM.
Menurut Rutumalessy, PT. SIM dan para pemangku jabatan telah menipu rakyat SBB, mereka mengontrak lahan puluhan hektar smpai 35 tahun hanya dengan nilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
Kemudian katanya mau mengatasi pengangguran, pengangguran yg mana ???, kerja disitu hanya jadi buruh kasar dan karyawan lepas, bukan karyawan tetap, wajar saja kalau mereka di berhentikan ketika perusahan sudah tidak membutuhkan mereka lagi, disisi lain, tidak ada satupun anak daerah yg duduk di kursi manejer atau pengawas, yang ada hanya jadi tukang tanam pisang.
Lanjut Rutumalessy, kalau sudah seperti begitu, kira-kira yang nikmati ini siapa, yang kaya juga siapa, tentunya bukan masyarakat tetapi segelintir orang yg turut terlibat berkonspirasi dengan pihak perusahan.
“Katanya, pihak perusahan telah mengeluarkan ratusan miliar rupiah dan telah mengalami kerugian besar ,namun belum juga ada hasil produksi untuk mengimbangi kerugian tersebut, kata Rutumalessy, itu urusan anda, bukan urusan masyarakat SBB, anda mau rugi ke, tidak ada urusan, tapi ingat, jangan anda jadi pemicu konflik di daerah ini.
Rutumalessy berharap, Bupati dan DPRD sudah harus berpegang pada prinsip kepemimpinan, kalau sudah mengeluarkan surat perberhentia kegiatan PT SIM, jangan lagi dicabut, jangan sampai ada intervensi Provinsi atau Pusat, lantas Bupati dan DPRD mulai goyah, lantas ijin kembali diberikan.
Bupati dan DPRD jangan jadi seperti bunglon yang sering merubah warna, jadilah pemimpin yang bijaksana, yang berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan orang-orang rakus,’tegas Rutumalessy
