Jakarta,CahayaMediaTimur.com-Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, mendorong agar kebijakan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia dirancang dengan memperhatikan karakteristik geografis serta kebutuhan masing-masing daerah, terutama wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hal tersebut disampaikan Vanath saat memberikan pandangan dalam Technical Forum Indonesia Universal Health Coverage (UHC) Forum 2026 yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan bersama World Health Organization (WHO), di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, pendekatan pelayanan kesehatan yang diterapkan secara seragam belum tentu dapat menjawab tantangan daerah kepulauan seperti Maluku. Sebab, pemerataan pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas dan tenaga medis, tetapi juga harus didukung ekosistem transportasi, infrastruktur jalan, serta aksesibilitas antarpulau.
“Seperti kami di Maluku, daerah-daerah kepulauan dan daerah 3T, itu teorinya harus berbeda. Tidak bisa digeneralisasi. Karena pelayanan kesehatan itu tidak berdiri sendiri, harus ada ekosistemnya. Ada transportasi, ada jalan, dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya,” ungkap Vanath.
Ia juga menilai meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan menjadi salah satu faktor yang mendorong semakin banyaknya masyarakat mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam konteks tersebut, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan dinilai memberikan manfaat nyata, khususnya bagi masyarakat yang menghadapi biaya pengobatan cukup besar.
Vanath mengaku kerap mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan kepesertaan BPJS Kesehatan, karena biaya pengobatan dapat menjadi beban berat apabila harus ditanggung secara mandiri.
“Saya sering bersyukur dengan adanya program pemerintah seperti BPJS. Kepada masyarakat, saya selalu menyampaikan agar mendaftarkan diri untuk mendapatkan layanan kesehatan, karena ternyata sakit itu mahal, sangat mahal,” ujarnya.
Ia menceritakan pengalaman ketika sejumlah warga membutuhkan penanganan medis di Ambon. Dalam beberapa kasus, pemerintah maupun pihak lain telah berupaya memikirkan pembiayaan pengobatan, tetapi kemudian diketahui bahwa pasien tersebut telah memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan sehingga biaya pelayanan yang dijamin dapat ditanggung melalui program tersebut.
Meski demikian, Vanath mengingatkan bahwa keberlanjutan pelayanan kesehatan di daerah masih menghadapi tantangan, terutama terkait keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Menurutnya, pembiayaan kesehatan tidak hanya menyangkut kepesertaan BPJS, tetapi juga mencakup berbagai fasilitas dan kebutuhan pelayanan yang harus didukung pemerintah daerah.
Ia mengungkapkan, keterbatasan anggaran tersebut turut dirasakan fasilitas pelayanan kesehatan di Maluku. Bahkan, sekitar dua bulan sebelumnya, ia menerima laporan dari Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD terkait kesulitan pembiayaan pelayanan kesehatan yang menjadi perhatian publik.
Vanath mengatakan, sebagai pimpinan daerah, dirinya mengambil tanggung jawab untuk menjelaskan persoalan tersebut kepada masyarakat melalui media, agar jajaran teknis dapat lebih berkonsentrasi menangani pelayanan kesehatan.
“Saya secara teknis tidak tahu bagaimana menangani semuanya, tetapi sebagai pimpinan saya mau mengambil alih pemberitaan publik itu. Supaya Kepala Dinas dan Direktur Rumah Sakit tidak harus menghabiskan energi untuk berhadapan dengan pemberitaan, karena yang paling penting adalah bagaimana pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” jelasnya.
Selain persoalan pembiayaan, Vanath menyoroti pentingnya penyesuaian sarana transportasi rujukan medis dengan kondisi geografis wilayah kepulauan. Menurutnya, bantuan transportasi yang diberikan pemerintah pusat perlu mempertimbangkan ketersediaan bahan bakar, kondisi perairan, serta karakteristik wilayah tempat sarana tersebut akan digunakan.
Berdasarkan pengalamannya saat menjabat sebagai kepala daerah, ia menemukan sejumlah bantuan kapal dengan mesin berteknologi tinggi justru tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan bahan bakar di wilayah tujuan.
Karena itu, ia mendorong agar pemerintah membuka ruang untuk mengadopsi model transportasi dari negara lain yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan, salah satunya Thailand. Ia mencontohkan penggunaan kapal berukuran lebih besar dengan sistem penggerak menyerupai mesin kendaraan darat dan desain yang memungkinkan kapal mendarat di lokasi yang tidak memiliki pelabuhan.
“Kalau di bidang kesehatan, bahkan di bidang perhubungan atau bidang-bidang lain yang memerlukan transportasi di wilayah kepulauan, saya cenderung kita mengadopsi seperti di Thailand,” katanya.
Ia menilai model kapal tersebut dapat menjadi salah satu alternatif transportasi rujukan bagi masyarakat di pulau-pulau yang belum memiliki fasilitas pelabuhan memadai. Dengan demikian, penanganan pasien yang membutuhkan pertolongan medis dapat dilakukan lebih cepat tanpa sepenuhnya bergantung pada ketersediaan dermaga.
Vanath juga mengingatkan agar bantuan speedboat yang selama ini disalurkan ke daerah benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi operasional di lapangan. Menurutnya, pengadaan sarana transportasi harus mempertimbangkan keberlanjutan pemanfaatannya agar anggaran pemerintah tidak terbuang untuk fasilitas yang akhirnya tidak berfungsi optimal.
Lebih lanjut, ia berharap perencanaan program kesehatan pemerintah pusat dapat melibatkan kebutuhan dan karakteristik daerah secara lebih mendalam. Menurutnya, kebijakan yang dirancang berdasarkan kondisi wilayah kontinental tidak dapat diterapkan begitu saja di daerah kepulauan tanpa penyesuaian.
“Kami berharap Bapak-Ibu merancang program itu sesuai dengan kebutuhan kami. Jangan merancang untuk daerah kontinental seperti Jawa, kemudian disarankan kepada kami. Itu tidak masuk. Buang-buang uang,” tegasnya.
Melalui forum tersebut, Vanath berharap berbagai masukan dari pemerintah daerah, khususnya wilayah kepulauan dan 3T, dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional untuk memperkuat pemerataan akses dan keberlanjutan pelayanan kesehatan.
Baginya, keberhasilan mewujudkan Universal Health Coverage bukan hanya diukur dari luasnya cakupan kepesertaan jaminan kesehatan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, mudah dijangkau, dan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.




