Ambon,CahayaMediaTimur.com-Pemerintah Kota Ambon mulai menaruh perhatian serius terhadap kualitas udara di tengah pertumbuhan jumlah kendaraan. Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena mendorong uji emisi dan kajian menyeluruh terhadap kendaraan yang beroperasi di Kota Ambon.
Bodewin menegaskan, kendaraan yang tidak lagi memenuhi standar kelayakan, termasuk yang menghasilkan emisi di atas ambang batas, tidak boleh dibiarkan terus beroperasi.
“Kalau kendaraan sudah melewati ambang batas standar tertentu, mesti kita keluarkan dari Kota Ambon,” tegas Bodewin saat Apel Pagi Pemkot Ambon, Kamis (20/8/2026).
Pernyataan itu disampaikan setelah Pemkot Ambon menjalin kerja sama dengan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pattimura. Kolaborasi tersebut salah satunya diarahkan untuk membantu pemerintah mengkaji berbagai persoalan perkotaan, termasuk sektor transportasi dan lingkungan.
Menurut Bodewin, kebijakan terhadap kendaraan tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan. Pemerintah membutuhkan data dan kajian akademik agar standar kelayakan kendaraan dapat ditetapkan secara objektif.
“Jangan sampai kita membuat kebijakan tanpa dasar. Kita perlu kajian supaya semuanya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon Yan Suitella menambahkan, kajian bersama Universitas Pattimura akan mencakup emisi gas buang hingga usia kendaraan.
“Ini berkaitan dengan emisi gas buang, bahkan sampai usia kendaraan. Nanti akan ada kajian-kajian bersama dengan fakultas,” kata Yan.
Sebagai langkah awal, Pemkot Ambon bersama pihak terkait akan melakukan uji emisi kendaraan. Hasilnya diharapkan menjadi data awal untuk mengetahui kondisi kendaraan yang masih layak beroperasi dan kendaraan yang sudah perlu mendapat penanganan.
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pertumbuhan kendaraan di Ambon tidak boleh dibiarkan tanpa kendali. Pemerintah ingin memastikan peningkatan mobilitas masyarakat tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas lingkungan dan kesehatan warga.
Bagi Pemkot Ambon, kerja sama dengan perguruan tinggi diharapkan mampu melahirkan kebijakan transportasi yang berbasis data, terukur dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
