SeramSBB,CahayaMediaTimur.com-Gejolak kembali terjadi di wilayah Desa Hunitetu, Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku. Di tengah situasi keamanan di wilayah Kabupaten SBB yang berdasarkan informasi warga setempat terpantau kondusif, masyarakat Hunitetu justru kembali dibuat resah menyusul munculnya sekelompok warga yang disebut berasal dari Desa Kailolo, Kabupaten Maluku Tengah.
Berdasarkan informasi dan keterangan sejumlah warga, kelompok tersebut diduga datang ke kawasan yang disebut sebagai lokasi bekas tempat tinggal mereka untuk melakukan aktivitas pembersihan. Lokasi tersebut, menurut keterangan masyarakat setempat, kawasan itu adalah kawasan hutan yang selama ini dipandang sebagai wilayah milik Desa Hunitetu.
Kehadiran se kelompok warga tersebut kemudian menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Warga yang merasa terganggu dengan aktivitas tersebut selanjutnya mendatangi pemerintah Desa Hunitetu untuk menyampaikan keberatan sekaligus meminta pemerintah desa mengambil langkah guna mencegah berkembangnya persoalan di lapangan.
Menanggapi keresahan tersebut, pemerintah Desa Hunitetu kemudian memanggil perwakilan kelompok warga yang disebut berasal dari Desa Kailolo. Pertemuan akhirnya dilakukan dengan melibatkan unsur pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta perwakilan masyarakat Kailolo.
Dalam pertemuan tersebut, berdasarkan keterangan warga, masyarakat Hunitetu menyampaikan sikap tegas bahwa mereka menolak kehadiran kembali kelompok masyarakat tersebut untuk melakukan aktivitas maupun menetap di kawasan yang dimaksud.
Sikap tersebut, menurut warga, tidak lahir secara tiba-tiba. Masyarakat menyebut adanya pengalaman dan trauma terhadap berbagai peristiwa masa lalu yang menjadi alasan munculnya kekhawatiran apabila kelompok tersebut kembali beraktivitas di kawasan itu.
Warga mengatakan bahwa kondisi Kecamatan Inamosol, khususnya aktivitas masyarakat di kawasan Hunitetu, selama ini telah berjalan dengan aman dan kondusif. Namun, setelah munculnya kelompok yang disebut berasal dari Desa Kailolo, sebagian masyarakat kembali merasakan keresahan.
“Wilayah kami sekarang sudah aman, kami trauma dengan peristiwa masa lalu, demikian substansi keterangan warga kepada media.
Masyarakat juga menegaskan bahwa persoalan tersebut menurut mereka bukan semata-mata menentang keputusan pemerintah mengenai program pemulangan pengungsi. Warga mempertanyakan mekanisme serta penerimaan masyarakat setempat terhadap rencana atau aktivitas pemulangan apabila memang terdapat program resmi dari pemerintah.
Menurut keterangan warga, sekalipun terdapat program pemulangan pengungsi, penerimaan masyarakat di lokasi tetap menjadi persoalan yang harus diperhatikan secara serius. Warga meminta agar pemerintah daerah tidak mengambil keputusan secara sepihak tanpa terlebih dahulu mendengar dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat Hunitetu.
“Apapun keputusan pemerintah daerah, kami tetap pada keputusan yang sudah kami bulatkan. Kami menolak kehadiran mereka untuk kembali mendiami atau melakukan aktivitas di kawasan tersebut,” tegas warga.
Warga juga mengingatkan pemerintah Desa Hunitetu agar tetap menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah. Mereka berharap setiap kebijakan yang berkaitan dengan pemulangan atau penempatan kembali warga dilakukan melalui komunikasi, musyawarah, dan pertimbangan terhadap kondisi sosial masyarakat setempat.
Bahkan, beberapa warga kepada media menyampaikan bahwa apabila pemerintah daerah tetap mengambil keputusan untuk mengembalikan kelompok tersebut tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat, maka mereka mengancam akan melakukan aksi pemblokiran jalan secara besar-besaran.
Ancaman tersebut, menurut warga, merupakan bentuk kekecewaan apabila pemerintah dianggap mengabaikan suara masyarakat Hunitetu. Namun demikian, warga juga diharapkan tetap menjaga keamanan dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu konflik baru.
Di sisi lain, warga Hunitetu menyampaikan pesan kepada kelompok masyarakat yang disebut berasal dari Desa Kailolo agar mempertimbangkan untuk mencari lokasi lain apabila memang terdapat kebutuhan untuk bermukim atau melakukan aktivitas, hal ini dikarenakan kawasan tersebut telah dibuat upacara prosesi adat yang disesuaikan dengan tatanan adat yang dimiliki oleh masyarakat adat Hunitetu.
“Kami sudah tidak mau menerima kalian untuk kembali mendiami kawasan hutan kami. Kami tegaskan agar jangan lagi melakukan aktivitas di kawasan tersebut. Kami tidak ingin kembali bertetangga,” tegas salah seorang warga.
Sikap penolakan tersebut hingga kini menjadi perhatian masyarakat setempat. Pemerintah daerah diharapkan dapat melihat persoalan tersebut secara objektif dengan mengedepankan dialog, pendekatan adat, keamanan masyarakat, serta kepastian mengenai status dan dasar hukum kawasan yang dipersoalkan.
Yang terpenting, seluruh pihak diharapkan tidak mengambil langkah sepihak yang dapat memperbesar keresahan. Setiap keputusan mengenai pemulangan pengungsi maupun pemanfaatan kawasan perlu dilakukan secara transparan, melalui musyawarah dengan masyarakat terdampak dan sesuai ketentuan yang berlaku.
