Ambon, CahayaMediaTimur.com – Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Provinsi Maluku, yang berlangsung di Swiss-Belhotel Ambon, Rabu (3/12/2025).
Muswil tersebut dihadiri lebih dari 200 perwakilan kader PKB dari seluruh kabupaten/kota di Maluku, menjadi wadah untuk menyampaikan pesan penting tentang konsolidasi partai, penguatan kader, dan penanganan tantangan pembangunan ekonomi daerah.
Muswil PKB ini diadakan dalam rangka menyiapkan strategi partai untuk periode mendatang, terpantau kehadiran beberapa perwakilan partai politik lainnya sebagai tamu kehormatan.
Anggia dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pengurus Wilayah PKB Maluku, terutama Ketua DPW PKB Maluku Basri Damis, yang telah berhasil menyelenggarakan kegiatan ini.
”Muswil bukan sekadar agenda rutin partai, melainkan forum strategis, untuk menyatukan kekuatan politik PKB dalam menjawab kebutuhan masyarakat Maluku yang semakin kompleks,” tegas Anggia
Lanjutnya, ”ini bukan hanya ajang berkumpul, tapi tempat untuk merumuskan langkah nyata agar PKB lebih dekat dengan rakyat dan mampu memberikan solusi pada persoalan yang mereka hadapi,”
Anggia juga menekankan tentang peningkatan jumlah kursi legislatif bukan satu-satunya ukuran keberhasilan partai. Yang jauh lebih penting, menurutnya, adalah bagaimana kader PKB di berbagai tingkatan mampu hadir di tengah masyarakat dan menyelesaikan persoalan secara nyata.
”Bukan hanya soal angka, jumlah kursi, namun Kader PKB harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, baik soal kesehatan, akses layanan publik, hingga kesejahteraan ekonomi,” tegas Anggia
Selain itu, Anggia menyentuh tantangan yang dihadapi para kepala daerah dan anggota fraksi PKB di berbagai wilayah, terutama terkait kebijakan fiskal nasional yang dinilai membebani daerah.
Ia juga menyoroti besarnya potensi sumber daya alam Maluku, terutama di sektor perikanan dan migas. Namun dia menilai, kekayaan ini belum memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.
Anggia bahkan mengenang pengalamannya saat bertemu nelayan di Maluku Tengah beberapa waktu lalu, yang terpaksa menjual ikan tangkapannya dengan harga murah, hanya untuk membeli makanan instan.
”Kita lahir di tengah kekayaan laut, tetapi masih banyak masyarakat yang belum menikmatinya. Ini adalah sebuah ironi yang harus segera diselesaikan bersama,” katanya.
Anggia berharap, Muswil PKB Maluku dapat menjadi ruang lahirnya ide-ide inovatif dan strategi baru, untuk percepatan pembangunan daerah, terutama dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPW PKB Provinsi Maluku, Basri Damis melalui sambutannya menyoroti keras kebijakan fiskal nasional, yang dinilai kurang berpihak pada daerah kepulauan terluar seperti Maluku.
Basri menyebut, usulan pinjaman Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku sebesar Rp1,5 triliun bagi daerah, tidak cukup untuk mendorong percepatan pembangunan Maluku, yang membutuhkan investasi besar di prasarana dan perekonomian.
”Kalau mau pinjam Rp 1,5 triliun itu sangat sedikit. Saya minta Gubernur mengajukan pinjaman Rp 5-10 triliun. Maluku ini kaya raya, punya dua blok migas besar Blok Masela dan Blok Safti yang berpotensi menghasilkan pendapatan besar,” tegas Basri
Ia menjelaskan, jika PKB Maluku telah merumuskan konsep gugus pulau, sebagai model percepatan pembangunan yang disesuaikan dengan karakter geografis Maluku yang terdiri dari ribuan pulau. Namun, keterbatasan anggaran nasional dan daerah menghambat implementasi konsep tersebut.
Maluku meminta haknya sendiri, bukan belas kasihan. Dengan kekayaan migas dan perikanan yang melimpah, Maluku berpotensi menjadi provinsi yang maju dan mandiri.
”Pelajaran dari pertambangan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara harus kita jadikan acuan. Kita harus kawal pengelolaan sumber daya, agar tidak mengulang kegagalan yang sama, di mana rakyat tidak mendapatkan manfaatnya,” ungkapnya
Untuk itu, Basri mengajak seluruh elemen tokoh masyarakat, mahasiswa, wartawan, dan organisasi pemuda untuk ikut berperan, dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam Maluku, agar benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat banyak.
